Upaya ini juga menjadi pembahasan dari komunike, seperti pembangunan infrastruktur berkelanjutan, keuangan berkelanjutan, pembenahan arsitektur keuangan global, pajak internasional, hingga inklusi keuangan.

Sebab, perhatian untuk pengelolaan risiko dari peningkatan penggunaan teknologi dan digitalisasi keuangan juga menjadi perhatian dalam pembahasan komunike.

“Perhatian negara-negara G20 adalah mengelola risiko dan mengoptimalkan manfaat dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dan semakin meluasnya digitalisasi di sektor keuangan. Dari sisi pengelolaan risiko, negara-negara G20 menyepakati untuk adanya pengawasan terhadap aset kripto. Dengan perkembangannya yang cukup pesat, terdapat risiko akan timbulnya instabilitas pasar keuangan global apabila tidak dipantau dengan baik” ujar Perry.

Berkaitan dengan isu aset kripto maupun aset virtual lainnya, dalam komunike yang dirumuskan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 meminta Financial Stability Board (FSB) untuk memonitor dan berbagi informasi terkait aturan dan pengawasan berbagai bentuk aset kripto.

Selain itu, para Menteri dan Gubernur juga menyatakan komitmen untuk mengimplementasikan standar Financial Action Task Force (FATF) terkait aset virtual.

Isu transformasi digital dan ekonomi juga menyoroti bagaimana memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi perempuan, pemuda, dan UMKM.

Presidensi G20 Indonesia akan mengimplementasikan berbagai roadmap untuk mendorong sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Isu pemulihan pasca-pandemi merupakan tema besar penyelenggaraan G20 di tahun ini. Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Presidensi mendorong adanya komitmen dari seluruh negara anggota untuk berkontribusi dalam perwujudan skema pemulihan yang nantinya dirumuskan.

Kerja sama melalui G20 untuk mencapai solusi pemulihan dunia akibat pandemi menunjukkan semangat multilateralisme.

Dalam konteks pemulihan ekonomi, Presidensi Indonesia menggarisbawahi pentingnya pemulihan ekonomi bersama dan bagaimana mengatasi luka pandemi untuk dapat mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat.

Adapun enam agenda prioritas yang menjadi fokus pembahasan G20 di masa Presidensi Indonesia jalur keuangan di antaranya adalah exit strategy untuk mendukung pemulihan ekonomi, penanganan luka akibat (scarring effect) pandemi, sistem pembayaran di era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.