TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – G20 menekankan pentingnya perumusan exit strategy untuk mendukung pemulihan dengan memperhatikan potensi risiko global dan upaya pencapaian pemulihan yang seimbang agar tidak ada negara yang tertinggal dalam pemulihan dari pandemi.

Untuk itu, diperlukan exit strategy yang terkalibrasi, terencana dan dikomunikasikan dengan baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jajaran menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 akan terus mendorong pemerataan pemulihan ekonomi global.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Ramal Ekonomi Indonesia Tumbuh hingga 5,5 Persen di 2022

Untuk itu, diperlukan exit strategy yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik dengan memperhatikan potensi risiko global dan upaya pencapaian pemulihan yang seimbang sehingga tidak ada negara yang tertinggal dalam pemulihan ekonomi dari pandemi.

“Saat ini, kita menghadapi sebuah tantangan baru yang berkembang akibat proses pemulihan ekonomi yang tidak merata, baik karena isu vaksinasi maupun adanya negara yang masih tertinggal dalam memulihkan ekonominya. Di samping itu, masih ada pula risiko inflasi yang diakibatkan oleh disrupsi rantai pasok, mismatch pasar tenaga kerja, hingga peningkatan harga energi. Itulah mengapa semangat kerja sama ini menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani dalam penjelasan resminya, Sabtu (26/2/2022).

Baca juga: Jalankan Peraturan Menkeu, Peruri Gandeng Pihak Ketiga Distribusikan Meterai Digital

Ia mengatakan para menteri keuangan, gubernur bank sentral G20, dan pimpinan organisasi internasional secara bersama-sama akan berupaya mengatasi berbagai masalah ekonomi global di tengah pemulihan yang sedang berlangsung.

Para menteri keuangan, gubernur bank sentral G20, dan pimpinan organisasi internasional telah menggelar pertemuan bertajuk “Financial Ministers and Central Bank Governor (FMCBG) pada 17 - 18 Februari 2022, dan menghasilkan First Communiqué atau Komunike Pertama, yang merefleksikan komitmen untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi global di tengah pemulihan yang sedang berlangsung.

Kesepakatan yang tertuang dalam komunike ini, lanjutnya, akan dibahas di level teknis (working group, deputies) dan FMCBG G20 sebelum diusulkan pada Leaders Declaration pada KTT G20 November mendatang.

“Upaya pemulihan dunia akibat pandemi COVID-19 yang bersifat tidak merata menjadi agenda besar dalam komunike tersebut,” jelas Sri Mulyani.

Ia mengatakan G20 menggarisbawahi bahwa pelajaran yang dapat diambil dari pandemi adalah tidak ada satu negara yang dapat menghadapi kondisi ini sendirian.

Belajar dari pandemi Covid-19, lanjutnya, Presidensi G20 Indonesia membawa agenda prioritas untuk membangun koordinasi yang lebih baik antara sektor kesehatan dan keuangan, serta modalitas menuju pembentukan fasilitas keuangan bagi upaya Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Respon (Prevention, Preparedness and Response/PPR).

Agenda prioritas ini akan dijalankan melalui Gugus Tugas Keuangan dan Kesehatan G20, yang akan berkolaborasi dengan berbagai Organisasi Internasional seperti WHO dan World Bank.

Prinsip PPR, menurut Sri Mulyani, dibutuhkan agar negara-negara di dunia memiliki resiliensi atau daya tahan yang lebih baik terhadap risiko pandemi.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, diperlukan upaya lain untuk menyelesaikan dampak dari pandemi secara jangka panjang guna meningkatkan resiliensi perekonomian.