Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan adanya transformasi di dalam tubuh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, khususnya dalam hal bisnis.

Transformasi tersebut yakni dengan membentuk sejumlah subholding. Salah satu subholding yang akan dibentuk adalah subholding pembangkit.

Namun wacana holdingisasi PLN yang muncul memberi banyak spekulasi bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan pelat merah ini.

Ada yang menilai holdingisasi adalah bentuk rencana privatisasi dan liberalisasi listrik.

Baca juga: Andre Rosiade Kontak PLN-Telkomsel Pulihkan Listrik dan Jaringan Telepon Usai Gempa Pasaman Barat

Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN, Yusuf Didi Setiarto menampik spekulasi tersebut.

Yusuf mengungkapkan, dalam pembentukan subholding, PLN berpegang teguh pada 3 prinsip utama.

Pertama, agenda pembentukan subholding merupakan keputusan pemegang saham dalam hal ini Kementerian BUMN, yang harus diikuti.

Baca juga: Jokowi Sindir Ruwetnya Birokrasi di PLN Saat Resmikan PLTA di Sulteng

Pembentukan holding ini pada intinya diharapkan dapat menjadikan PLN lebih lincah dan punya daya saing, serta tata kelolanya terkontrol.

Prinsip kedua, PLN memastikan patuh terhadap undang-undang yang berlaku.

Dan yang ketiga adalah, manajemen memastikan hak-hak seluruh karyawannya.

“(Soal liberalisasi kelistrikan) Manajemen dan pemegang saham komit compliance rules and regulation. Ini tidak bisa ditawar. Kita punya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 (tentang ketenagalistrikan) sudah ada pagar tafsir,” papar Yusuf dalam webinar bertema Ada Apa Dengan Holdingisasi PLN?, dikutip Rabu (2/3/2022).

Baca juga: Seorang Pekerja Rekanan PLN Tak Sadarkan Diri, Tersetrum saat Memperbaiki Jaringan Kabel

“Sepanjang itu kita ikuti, enggak ada yang namanya liberalisasi. Eggak boleh,” sambungnya.

Yusuf kembali melanjutkan, PLN dan Kementerian BUMN memastikan pembentukan subholding di Perseroan akan menguntungkan semua pihak. Baik konsumen (masyarakat) maupun para pegawai PLN itu sendiri.

Seperti kemungkinan tarif listrik lebih murah atau tarif lebih transparan.

“Yang diuntungkan (diuntungkan pembentukan holdingisasi) adalah insan PLN dan seluruh masyarakat Indonesia,” papar Yusuf.

Baca juga: Gandeng PLN dan Pertamina, Pupuk Indonesia Kembangkan Industri Ramah Lingkungan

“Kalau ditanya siapa yang rugi, saya enggak tau. Karena enggak boleh ada yang rugi di sini,” pungkasnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir pernah menegaskan, bahwa transformasi yang dilakukan di tubuh PLN bukan berarti pemerintah ingin meliberalisasi kelistrikan nasional.

Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan pelayanan kelistrikan untuk masyarakat menjadi lebih baik.

“Transformasi ini untuk memastikan pelayanan kelistrikan buat masyarakat lebih baik, sehingga listrik masuk desa dipastikan sesuai target, tetapi di saat bersamaan kita juga pastikan penciptaan listriknya yang berasal apakah dari fosil atau sumber energi baru terbarukan (EBT). Itu juga sebuah hal yang harus jadi road map yang bisa dikonkretkan sesuai agenda besar 2060 emisi nol," kata Erick Thohir.