Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta membenahi produksi pangan di dalam negeri, seiring melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan akibat bergantungnya pada impor.

"Parlemen sejak jauh hari sudah mengingatkan pentingnya produksi pangan untuk ketahanan pangan nasional. Bahkan, sebelum pandemi dan konflik Rusia-Ukraina yang membuat harga komoditas pangan melonjak," kata Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo, Selasa (8/3/2022).

Menurut Firman, kenaikan harga komoditas pangan harus selalu dievaluasi agar tetap stabil dan tidak mengalami lonjakan tinggi.

Baca juga: Invasi Rusia ke Ukraina Bisa Memicu Bencana Pangan Global

"Kenapa Indonesia mesti mengimpor, ini yang harus dievaluasi. Jangan kita bilang surplus, tetapi barangnya tidak ada. Kalau memang ada surplus, barangnya ada di mana?," paparnya.

Menurutnya, pandemi yang belum sepenuhnya berakhir dan ditambah dampak meningkatnya tensi geopolitik Rusia-Ukraina, maka dapat memunculkan dua krisis besar global yaitu krisis energi dan pangan.

"Untuk mencapai swasembada pangan memang bukan perkara mudah. Langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah, adalah menginventarisasi seluruh lahan yang berpotensi untuk digunakan sebagai lahan produksi pangan. Tidak tidak boleh bergantung pada impor," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Dinilai Tak Berdaya Kendalikan Harga Pangan

Peneliti Indef Rusli Abdullah menyatakan, impor pangan mau tidak mau jadi andalan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat, tetapi hal itu sayangnya tidak dilakukan pada waktu yang tepat.

"Selama pandemi tidak ada timeline soal impor, justru dilakukan saat panen berlangsung," ucap Rusli.

Menurutnya, untuk melakukan impor seharusnya didasarkan pada data yang valid agar ketika barang datang tidak merugikan petani.

Ia mencontohkan, pada tahun 2018, pemerintah sudah mengunakan citra satelit untuk menghitung luas lahan padi. Hal ini menghasilkan hitungan yang lebih akurat terkait lahan dan produksi beras.

"Sekarang beras aman. Tidak ada kisruh kenaikan harga sejak 2018, karena data yang valid dikeluarkan oleh BPS," ujar Rusli.

Khusus soal daging, kata Rusli, pemerintah harus membangun peternakan berskala besar yang tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia.

Untuk terobosan itu, pemerintah harus meningkatan anggaran dalam pengadaan ternak untuk mendukung terjaminnya ketersediaan daging yang dapat mengurangi pasokan impor.