TRIBUNNEWS.COM, WASHIGNTON -- Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pengenaan sanksi lagi kepada 11 perwakilan berpangkat tinggi dari pasukan Rusia dan kompleks industri militer Senin, termasuk kepala Garda Nasional Rusia Viktor Zolotov, kepala Layanan Federal Rusia untuk kerjasama teknis-militer Dmitry Shugayev, CEO Rosoboronexport Alexander Mikheyev dan delapan Wakil Menteri Pertahanan Rusia.

“Dunia telah menyaksikan dengan ngeri ketika Rusia telah melakukan serangan terencana, tidak beralasan, dan tidak dapat dibenarkan terhadap Ukraina. Invasi lebih lanjut Rusia ke Ukraina. Hari ini, Departemen Luar Negeri terus membebankan biaya besar pada para pemimpin pertahanan Rusia,” demikian Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam pernyataannya seperti dikutip TASS.

Baca juga: Pasukan Pertahanan Udara Ukraina Klaim Hancurkan 4 Helikopter dan 1 Pesawat Rusia

"Sebelas orang berikut sedang ditunjuk sesuai dengan E.O. 14024 Bagian 1(a)(i), sebagai orang yang beroperasi atau telah beroperasi di sektor pertahanan dan material terkait ekonomi Federasi Rusia," demikian pernyataan tersebut.

Sanksi dijatuhkan, antara lain, terhadap Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexey Krivoruchko, Timur Ivanov, Yunus-Bek Evkurov, Dmitry Bulgakov, Yury Sadovenko, Nikolay Pankov, Ruslan Tsalikov dan Gennady Zhidko.

Dimasukkannya ke daftar sanksi berarti pembekuan semua aset di AS dan larangan bagi warga negara AS atau perusahaan untuk berbisnis dengan orang-orang dalam daftar, demikian catatan pernyataan itu.

Baca juga: Video Tentara Rusia Menangis, Minta Maaf ke Wanita & Anak-anak Ukraina, Minta Putin Hentikan Invansi

TASS mengutip pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari sebagai jawabannya, yaitu bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang "yang telah menderita pelecehan dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun."

Pemimpin Rusia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.

Ketika mengklarifikasi perkembangan yang sedang berlangsung, Kementerian Pertahanan Rusia meyakinkan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi terbatas pada operasi penyerangan dan melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina.

Setelah itu, AS, Uni Eropa, Inggris, dan sejumlah negara lain memberlakukan sanksi terhadap warga dan perusahaan Rusia.

Sebelumnya, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS mengeluarkan sanksi yang menargetkan elit Rusia dan Kremlin, oligarki, dan pemimpin politik dan keamanan nasional Rusia yang telah mendukung invasi brutal dan ilegal Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina.

Baca juga: Deplu Amerika Serikat Umumkan Sanksi terhadap 11 Pejabat Pertahanan Rusia

Tindakan hari ini termasuk menunjuk elit rezim dan eksekutif bisnis yang merupakan rekan dan fasilitator rezim Rusia, termasuk tiga anggota keluarga dekat juru bicara Presiden Putin, Dmitriy Sergeevich Peskov; Taipan Rusia dan orang dalam Kremlin Viktor Vekselberg; dan Pengurus Bank VTB yang terkena sanksi.

Selain itu, OFAC menunjuk 12 anggota Majelis Rendah Duma Negara Rusia, termasuk Vyacheslav Victorovich Volodin, yang juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Rusia.

OFAC juga mengeluarkan panduan, sejalan dengan pernyataan para pemimpin G7 hari ini, untuk berjaga-jaga terhadap potensi upaya menggunakan mata uang virtual untuk menghindari sanksi AS yang dikenakan pada Rusia.

Baca juga: AS: China akan Hadapi Konsekuensi Jika Bantu Rusia Hindari Sanksi

Semua tindakan ini melengkapi Perintah Eksekutif baru yang dikeluarkan hari ini oleh Presiden Biden yang memberlakukan pembatasan impor dan ekspor baru di Rusia, termasuk ekspor uang kertas AS ke Rusia. Terakhir, OFAC juga mengeluarkan panduan dan otorisasi untuk melaksanakan Perintah Eksekutif Presiden yang baru.