Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT PP Presisi (PPRE) menyatakan kesiapannya melakukan pengembangan infrastruktur di Halmahera Tengah, Maluku Utara, setelah melebarkan usahanya ke sektor jasa pertambangan di wilayah tersebut.

Direktur Utama PP Presisi Rully Noviandar mengatakan, sejak awal 2021 perseroan telah melebarkan diversifikasi usahanya ke sektor jasa pertambangan, di mana salah satu mega proyek berasal dari Weda Bay Nickel di kawasan Industri Weda Bay Indonesia (IWIP).

Baca juga: Naik 26,7 Persen, Laba Bersih PP Presisi Menjadi Rp 146,8 Miliar di 2021

Hingga Desember 2021, total perolehan nilai kontrak PPRE di proyek Weda Bay Nickel telah mencapai Rp 1,8 triliun atau menyumbang 32 persen dari total perolehan kontrak baru perseroan hingga Desember 2021.

"Terkait potensi ke depan, tentunya kami akan siap dan bangga apabila kembali dipercaya pemerintah setempat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur Halmahera Tengah," kata Rully dalam keterangannya, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: PTPP Raih Laba Bersih Rp 266 Miliar

Menurutnya, perseroan memiliki kapabilitas, baik di bidang jasa pertambangan dan pekerjaan sipil, serta dukungan ketersediaan alat berat yang memadai dalam kapasitas besar.

"Peran kami saat ini sebagai kontraktor jasa tambang di Weda Bay Nickel tentu diharapkan tidak hanya memberikan dampak ekonomis, namun juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif lewat pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana di area tersebut," paparnya.

Kesiapan PPRE dalam pengembangan infrastruktur Halmahera Tengah merespon dari kunjungan Wakil Ketua DPRD Halmahera Tengah Kabir Kahar, dan pemangku kebijakan lainnya di Halmahera Tengah.

“Melihat kapabilitas dasar PPRE yang sangat beragam sebagai perusahaan kontraktor berbasis alat berat, tentunya menjadi potensi bagi PPRE untuk berperan dalam pembangunan infrastruktur Maluku Utara, khususnya di Halmahera Tengah tidak hanya di jasa pertambangan namun juga untuk pekerjaan-pekerjaan sipil infrastruktur lainnya," tutur Kabir Kahar.