TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai Presiden Joko Widodo sebetulnya tidak perlu menunjukkan kemarahan soal produk impor.

Menurutnya, visi mengurangi impor sudah digaungkan sejak 2015 tetapi tidak pernah terealisasi.

"Saya melihat kemarahan dan kejengkelan Pak Jokowi sebenarnya tidak tepat karena ketergantungan impor kita sangat tinggi," ucap Piter kepada Tribun Network, Sabtu (26/3/2022).

Piter menuturkan, pada periode kedua Presiden Jokowi sendiri yang menyerukan tidak ada visi menteri.

Artinya menteri sebagai alat dari kepala negara harus melaksanakan visi presiden termasuk mewujudkan pengurangan impor.

"Kalau kemudian ketergantungan impor masih begitu tinggi Pak Jokowi tidak perlu pakai pamer kemarahan," tutur Dosen Perbanas Institute ini.

Piter mengatakan bahwa kemarahan dan kejengkelan yang ditunjukkan Presiden terkesan terlambat.

Ia mengatakan visi presiden seharusnya dari awal dijabarkan dalam program kerja menteri dengan sangat jelas.

Baca juga: Jokowi Marah Uang Rakyat Buat Beli Barang Impor, Pengamat: Lucu, Presiden Seharusnya Tahu Persis

"Nggak perlu pakai marah-marah menteri yang bertanggung jawab langsung diganti aja. Ganti menteri yang benar-benar paham visi presiden menghapus ketergantungan impor," kata Piter.

Program menghapus ketergantungan impor harus terjadwal dan terukur serta dilengkapi indikator keberhasilan yang jelas.

Produk mana saja yang bisa segera dikurangi impornya, barang apa saja yang bisa di substitusi impor hingga siapa yang akan memproduksi.

"Tanpa membangun industri dalam negeri, menghapus ketergantungan impor hanya akan jadi jargon saja," imbuhnya.

APBN untuk Rakyat

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mendukung penuh pernyataan Presiden Jokowi agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak untuk membeli barang asing.