'Presiden Jokowi Tak Perlu Marah-marah, Menteri yang Bertanggung Jawab Langsung Diganti Saja'
Kemarahan dan kejengkelan yang ditunjukkan Presiden terkesan terlambat. Seharusnya dari awal visi presiden dijabarkan dalam program kerja menteri.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Dewi Agustina
Pernyataan Presiden itu, kata Muzani, sudah semestinya direspons positif seluruh instansi pemerintahan dan juga elite partai.
"Pengadaan barang jasa tidak boleh impor, pernyataan presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik baiknya untuk kepentingan rakyat," kata Muzani.
Ia menilai, pro terhadap produk lokal akan menciptakan lapangan kerja seluas-luas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kecil rakyat seperti UMKM.
Muzani menambahkan Indonesia saat ini perlu memanfaatkan peluang untuk bisa membangkitkan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19.
Dengan begitu, ekonomi dalam negeri akan beranjak tumbuh dan lebih baik dari periode sebelumnya.
Baca juga: 4 Menteri Ini Kena Sentil Jokowi Gegara Sering Impor, Akankah Direshuffle?
"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Harapannya seluruh BUMN dan instansi pemerintah lainnya melaksanakan itu dengan baik dan tertib," kata Muzani.
"Indonesia adalah besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri," sambungnya.
Menurut Muzani, kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi.
Sebaliknya, jika barang atau jasa yang hendak dibeli itu tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri, maka impor tidak boleh dilakukan. (Tribun Network/Reynas Abdila)
