Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VII DPR meminta pemerintah mempersiapkan stok cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional untuk jangka waktu 60 hari sebagai persiapan Ramadan dan Lebaran.

"Sementara ini cadangan yang ada adalah cadangan pertamina yang disiapkan hanya cukup untuk 21 hari. Karena itu stok cadangan nasional harus disiapkan agar penyaluran tidak terganggu selama Ramadaan dan menjelang lebaran," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno di Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Terkait adanya kelangkaan solar subsidi, kata Eddy, hal tersebut terjadi karena disparitas harga yang jauh antara solar subsidi dan non-subsidi.

Baca juga: Harga BBM Pertamax RON 92 akan Naik Capai Rp 16.000 Per Liter, Pertamina Masih Kaji Ulang

"Disparitas harga sangat jauh antara solar subsidi seharga Rp 5.100 per liter dan solar non-subsidi dengan harga Rp 13 ribu per liter," ucao Eddy. 

Untuk mengatasi kelangkaan solar, Eddy pun meminta PT Pertamina, Dirjen Migas, BPH Migas dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat di lapangan agar subsidi tepat sasaran.

"Pengawasan juga harus ditingkatkan khususnya di SBPU agar solar bersubsidi tidak dikonsumsi mereka yang tidak berhak menerima solar bersubsidi," ucap Eddy. 

"Kendaraan angkutan (truk) sayur dan pelaku usaha kecil dan mikro lainnya, layak mengkonsumsi solar subsidi. Namun truk-truk pertambangan, galian pasir dan lain-lain wajib membeli solar non subsidi," sambung Sekretaris Jenderal PAN itu.

Baca juga: Pertalite Gantikan Premium, Berikut Harga BBM di SPBU Pertamina Hari Ini

Eddy menyebut, jika ada SPBU melanggar ketentuan itu maka harus diberikan sanksi tegas, mulai dari penghentian suplai BBM solar subsidi sampai dengan pencabutan izin operasi. 

"Pengawasan perlu juga dilakukan agar kendaraan roda empat yang membeli solar subsidi tidak dimodifikasi tanki BBM-nya, sehingga mampu membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga non subsidi," paparnya.