Utang Pemerintah Dinilai Masih Wajar, Kamrussamad: Kasus Gagal Bayar Sri Lanka Jadi Alarm untuk RI
Kamrussamad mengatakan, pemerintah Indonesia diharapkan mengelola utang secara hati-hati serta mengantisipasi berbagai kemungkinan.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut, rasio utang terhadap PDB RI masih lebih kecil baik dibandingkan dengan negara ASEAN, G20, maupun negara di seluruh dunia.
"Untuk menjaga dari kesehatan APBN, rasio utang (Indonesia) termasuk relatif rendah diukur dari negara ASEAN, G20, dan seluruh dunia," ucap Sri Mulyani dalam tayangan Youtube Komite Stabilitas Sistem Keuangan dikutip Kompas.com, Jumat (15/4/2022).
Kasus gagal bayar Sri Lanka
Meski begitu, bendahara negara ini tetap mewaspadai lonjakan utang Indonesia. Gagal bayarnya Sri Lanka pun menjadi sorotan Sri Mulyani.
Asal tahu saja, Sri Lanka mengumumkan bakal gagal membayar utang luar negeri 51 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 732 triliun (kurs Rp 14.371).
Gagal bayar diumumkan sebagai langkah terakhir setelah Sri Lanka kehabisan devisa untuk mengimpor barang pokok yang dibutuhkan masyarakat.
"Ini tetap kita jaga secara sangat hati-hati dan secara prudent. Kami lihat tekanan seluruh dunia ke negara-negara akan meningkat, seperti saah satu negara yaitu Sri Lanka, kami akan liat sisi bagaimana menjaga (porsi utang)," beber Sri Mulyani.
Lantas, bagaimana siasat Sri Mulyani agar RI tak gagal bayar seperti Sri Lanka?
Siasat Sri Mulyani
Wanita yang karib disapa Ani ini mengaku akan terus mengelola utang secara prudent.
Dia akan menghitung/mengkalkulasi jumlah, tenor, dan komposisi mata uang dari penarikan utang lewat penerbitan obligasi pemerintah.
Beberapa langkah pengelolaan utang secara prudent pun sudah disiapkan, baik untuk tahun ini dan tahun depan.
Langkah ini disiapkan untuk mencapai target konsolidasi fiskal menekan defisit di bawah 3 persen pada 2023.
Apa saja yang dilakukan pada tahun 2022?