Indonesia Perlu Antisipasi Ketersediaan Pangan Global Dampak Konflik Rusia-Ukraina
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia selama dua tahun lebih membuat ketersediaan pangan global semakin menipis.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia selama dua tahun lebih membuat ketersediaan pangan global semakin menipis.
Situasi pangan menjadi lebih buruk akibat terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina.
Akibat Covid-19 dan perang ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan jika harga pangan mencapai titik tertinggi karena Ukraina dan Rusia selama ini merupakan penghasil pangan dunia.
Baca juga: Imbas Perang di Ukraina Harga Pangan Global Melonjak, Uni Eropa Terancam Kekurangan Pasokan Makanan?
"Sementara banyak negara lain bergantung dengan hasil pangan dari kedua negara tersebut," ujar Anggota Komisi V DPR Roberth Rouw, Senin (18/4/2022).
Menurut Ketua Fraksi NasDem DPR RI tersebut, ketersediaan pangan dunia yang semakin menipis ini secara otomatis berakibat buruk bagi kebutuhan pangan di Indonesia.
"Karenanya, harga-harga pangan dan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga yang sangat tinggi dan terjadi kenaikan angka inflasi," tuturnya.
Baca juga: Pastikan Ketersediaan dan Harga Bahan Pangan Pokok Aman, Kementan Turun Langsung ke Medan
Jika tidak diantisipasi, lanjut dia, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas pangan di dalam negeri.
Roberth mengatakan, mempunyai kepentingan untuk menjaga agar krisis pangan ini tidak terjadi di dalam negeri.
Karenanya, semua pihak harus mempersiapkan langkah antisipatif terhadap setiap dampak yang ditimbulkan.
"NasDem pun mengajak semua pihak untuk memperkuat ketahanan pangan dengan mendukung program pemerintah yang ingin melakukan swasembada pangan," imbuhnya.
Baca juga: Presiden Jokowi Dipercaya Jadi Anggota Advokasi Krisis Pangan Global oleh PBB
Untuk menyikapi berbagai permasalahan pangan dunia, ucap Roberth, terdapat tiga hal penting yang dilakukan Fraksi NasDem.
"Pertama, mendukung secara kritis dan konstruktif pemerintahan Jokowi sampai 2024 mendatang," kata Roberth.
Kedua, mendukung sikap pemerintahan Indonesia yang melakukan sikap abstain di SU Dewan Keamanan PBB terkait masalah Ukraina.
Ketiga meminta seluruh anggota Fraksi NasDem untuk melakukan pemantauan ketersedian pasokan sembako dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia serta harga dan jumlah bahan energi.
"Untuk itu, Fraksi NasDem membuka posko pengaduan terkait masalah sembako dan energi," katanya.