Ia menambahkan, tanpa adanya langkah kongkrit dari pemerintah agar mendorong pasokan bahan baku minyak goreng, dapat mengakibatkan terjadinya antrian panjang masyarakat dan pelaku usaha kecil berebut minyak goreng curah.

“Bahkan untuk membeli minyak curah perlu menunjukkan KTP kepada petugas agar tidak terjadi pembelian ganda,” jelas Baidowi.

Baca juga: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Pengusaha: Kami Hormati dan akan Melaksanakan

Baidowi juga menegaskan perlunya antisipasi lonjakan kebutuhan minyak goreng paska Lebaran pada sektor indsutri makanan minuman seta pelaku usaha kuliner dengan sejalannya pelonggaran aktivitas masyarakat diluar rumah.

Pelonggaran ini, katanya, membuat permintaan makanan akan terus meningkat.

“Meski ada devisa ekspor yang hilang, mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dan menjaga stabilitas harga jauh lebih mendesak untuk jangka pendek,” tuturnya.

Dinilai Rugikan Petani Kecil

Di sisi lain, kebijakan ini dinilai merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus.

Menurutnya, Jokowi dan jajarannya perlu mengevaluasi kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO ini.

Deddy mengatakan kebijakan ini dinilainya tepat jika dilakukan dalam jangka waktu pendek karena dipahami sebagai langkah untuk memastikan melimpahnya pasokan di dalam negeri dan turunnya harga di tingkat domestik.

“Tetapi ini bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng juga, dan ini merugikan petani-petani kecil yang ada di pedalaman.”

“Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemiliki kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng.”

“Perlu diingat bahwa sekitar 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil sehingga ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut,” papar Deddy, Sabtu (23/4/2022) dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Larangan Ekspor CPO-Minyak Goreng Jadi Langkah Berani Jokowi Jaga Stabilitas Harga

Kemudian, Deddy menilai pemerintah harusnya tahu larangan ekspor minyak goreng dan CPO hanya menguntungkan pemain besar khususnya bagi mereka ang punya pabrik kelapa sawit sendiri, fasilitas refinery, pabrik minyak goreng, atau industri turunan lainnya.