Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade membongkar modal produksi minyak goreng kemasan yang kini beredar di masyarakat oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit.

Menurutnya, modal yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan produsen minyak goreng itu tidak lebih dari Rp 10 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan.

Hal tersebut juga dibenarkan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) Mohammad Abdul Ghani, yang saat ini PTPN III tengah fokus membentuk sub holding yang mengelola perkebunan dan memproduksi minyak kelapa sawit dengan nama Palm Co.

Baca juga: Pedagang Menaruh Harapan ke Luhut untuk Tuntaskan Persoalan Minyak Goreng

"Tadi keterangan bapak (Dirut PTPN III Mohammad Abdul Ghani) jelas, bahwa kalau bicara oligarki, karena oligarki yang punya kebun sendiri, kelapa sawit sendiri, pabrik minyak goreng sendiri, termasuk distributor D1 dan D2 itu kan oligarki, sedangkan untuk modal produksi minyak goreng itu sendiri kan dibawah Rp 10 ribu per liter dan itu untuk minyak goreng kemasan," kata Andre saat rapat Komisi VI dengan Dirut PTPN III di gedung Parlemen, yang ditulis Jumat (27/5/2022).

Andre meminta agar Dirut Holding PTPN harus bisa meningkatkan kemampuan produksi CPO nya. Pasalnya, saat ini PTPN baru mampu melakukan produksi minyak goreng sebesar 4 juta liter perbulan, atau 480 juta liter pertahun.

"Jadi PTPN harus mampu memproduksi minyak goreng yang banyak. Tidak seperti sekarang, produksi minyak goreng PTPN hanya 4 juta liter perbulan, atau 480 juta liter pertahun, jadi harus ditingkatkan lagi minimal 2 miliar liter pertahun," papar politikus Gerindra itu.

Baca juga: Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut, GIMNl Pesimis Selesaikan Polemik, Gapki Tunggu Aturan Lengkap

Sehingga, kata Andre, dengan produksi 2 miliar liter minyak goreng per tahun oleh PTPN, negara dirasakan kehadirannya dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga yang saat ini kebutuhan domestik hanya 5,7 miliar liter per tahun.

"Negara tidak kalah dengan oligarki yang sengaja cari untung, Jadi kalau pemerintah punya pengelolaan minyak goreng sendiri, maka pemenuhan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter seharusnya bisa terpenuhi, bahkan PTPN bisa mendapatkan untung banyak, dan tentunya negara juga diuntungkan," tuturnya.

Andre menjelaskan, kebijakan pemerintah yang menetapkan HET minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per liter sudah sangat tepat dan tidak merugikan siapapun termasuk produsen-produsen minyak goreng.

Akan tetapi, kebijakan tersebut mendapatkan perlawanan dari para oligarki untuk mendapatkan untung yang banyak dari penjualan minyak goreng ini.

"Jadi ini perlu dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa oligarki-oligarki itu untung banyak. Jadi kebijakan pemerintah Presiden Jokowi yang menetapkan harga HET untuk minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu sebenarnya tidak salah dan sudah tepat. Hanya memang ini ada perlawanan dari oligarki," paparnya.

Seperti diketahui, Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) tengah mempersiapkan diri untuk membentuk sub holding dalam penguatan entitas bisnisnya, yakni yang pertama Sawit dengan Palm Co, Kedua Gula dengan Sugar Co, dan ketiga adalah Supporting Co.

Baca juga: Selesaikan Persoalan Minyak Goreng, Luhut akan Audit Seluruh Perusahaan Kelapa Sawit

"Jadi harapan kami sekali lagi, kita berikan dukungan penuh kepada PTPN untuk menggarap proyek strategis nasional terhadap 3 subholding milik PTPN yakni sawit, gula dan supporting ini," imbuhnya.

"Tapi terkait minyak goreng, PTPN harus berperan penting serta harus jadi pemain besar, dan ini jadi pelajaran bahwa saat ini negara kita sebagai produsen CPO terbesar di dunia bahkan produsen minyak goreng terbesar di dunia tapi kalah oleh oligarki," sambung Andre.