Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo mengatakan krisis chip semikonduktor global kemungkinan akan berlangsung setidaknya hingga tahun 2023.

Kelangkaan chip semikonduktor terjadi saat pemasok utama di Asia menghentikan operasinya akibat pandemi Covid-19, tepat saat industri otomotif dan elektronik AS melakukan belanja besar-besaran chip semikonduktor, untuk memenuhi permintaan produknya.

Raimondo yang baru-baru ini melakukan perjalanan ke Asia, mengatakan dia tidak melihat krisis pasokan chip semikonduktor akan segera mereda.

Baca juga: Fuso Awasi Produksi Akibat Kelangkaan Chip Semikonduktor

“Sayangnya saya tidak melihat kekurangan chip mereda dengan cara apa pun yang berarti kapan saja di tahun depan,” kata Raimondo, yang dikutip dari situs Industry Week.

Raimondo menambahkan, selama kunjungannya ke Korea Selatan dia bertemu dengan 12 CEO, termasuk para pemimpin perusahaan pembuat chip semikonduktor, untuk membahas mengenai kelangkaan pasokan chip semikonduktor.

Baca juga: Imbas Krisis Chip Semikonduktor, Produksi Mobil Toyota di Indonesia Sempat Tersendat

“Dan mereka semua sepakat bahwa jauh ke tahun 2023, mungkin awal 2024 sebelum kita melihat bantuan nyata,” ujarnya.

Raimondo mengulangi seruannya agar Kongres AS menyediakan dana untuk merangsang pembuatan chip dalam negeri, karena banyak produk yang bergantung dengan chip semikonduktor mulai dari smartphone, peralatan medis, hingga mobil.

“Kami benar-benar pada waktu pinjaman. Setiap negara lain memiliki subsidi di atas meja sekarang, dan jika Kongres tidak bertindak sangat cepat produsen utama seperti Samsung, Intel dan Micron akan membangun di negara lain dan itu akan sangat bermasalah.” ungkap Raimondo.

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat dan Senat AS, telah meloloskan undang-undang Inovasi dan Persaingan AS yang disebut America COMPETES Act, yang mencakup investasi senilai 52 miliar dolar AS untuk kepentingan penelitian dan manufaktur chip domestik, namun sejauh belum ada kesepakatan final mengenai undang-undang tersebut.