Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 akan diselenggarakan untuk pertama kalinya demi memperkenalkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan) kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas.

Kegiatan ini digelar dua hari pada 2-3 Juni 2022 di Mangupura Hall, Bali, sekaligus untuk membantu pemerintah menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak pandemi dua tahun terakhir.

Sutardi, Ketua Umum Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) sekaligus pelaksana kegiatan mengatakan, penyelenggaraan ISPE 2022 menargetkan 1 produk masuk dalam katalog elektronik nasional.

Baca juga: Jokowi Minta LKPP Permudah Produk Lokal Masuk e-Katalog: Jangan Ruwet Seperti Dulu Lah

Penyelenggaraannya bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional),AKEN, Raja Travel dan KREEN sebagai pelaksana kegiatan.

"Penyelenggaraan ISPE 2022 merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang," ujarnya, Kamis (2/6/2022).

Dia menjelaskan, untuk mewujudkan misi tersebut setiap negara harus memiliki program, salah satunya melalui Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).

Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement melibatkan organisasi publik dalam memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan bagi organisasi tersebut dan bagi masyarakat dan ekonomi.

"Program pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017.

Baca juga: Menparekraf Sandiaga Uno Dorong 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Masuk di e-katalog LKPP

Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP) untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa,” beber Sutardi.

Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya kertas, termasuk sub produknya seperti kertas fotokopi, kertas grafis, kertas tisu, furnitur, termasuk sub-produk tertentu seperti mebel kayu, furnitur rotan/bambu, peralatan listrik dan elektronik, termasuk sub-produk tertentunya seperti komputer dan laptop, printer dan perangkat multifungsi; peralatan pengolahan limbah medis; konstruksi, makanan dan minuman, tekstil, produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik.

Ketua APEKSI Bima Aryayang juga Walikota Bogor saat membuka ISPE 2022 mengatakan kegiatan semacam ini sangat baik untuk memberikan pemahaman melalui ‘coaching’ langsung sekitar pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usah dan Dinas terkait.

“Melalui Forum ISPE 2022 semacam ini dapat membumikan gagasan Bapak Presiden Jokowi untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dalam suatu koordinasi yang cantik,” kata Bima Arya.

ISPE 2022 menampilkan 100 booth peserta yang berasal dari berbagai macam Kategori Penyedia Barang/Jasa dan UMKM dari seluruh Indonesia dan mengangkat tema Sustainable Procurement for Indonesia's Best Future.

Pembukaan pameran dihadiri oleh pejabat (LKPP, Kementerian Perindustrian Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan para kepala daerah.