Reshuffle Kabinet, Analis: Semua Menteri Harus Fokus Hadapi Tantangan Perekonomian
Piter Abdullah berharap, jajaran menteri ke depan bisa fokus menghadapi semua tantangan di bidang ekonomi
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan (reshuffle) jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju pada hari ini, Rabu (15/6/2022).
"Reshuffle saya kira sudah ditunggu-tunggu orang. Saat ini ada ancaman gejolak perekonomian global yang harus diantisipasi. Sementara di domestik juga masih ada permasalahan pandemi yang belum berakhir," kata Direktur Riset Center of Reform on Ekonomics (Core) Piter Abdullah saat dihubungi, Rabu (15/6/2022).
Piter berharap, jajaran menteri ke depan bisa fokus menghadapi semua tantangan di bidang ekonomi, di mana menteri yang selama ini kurang berkinerja baik diharapkan sudah pantas diganti.
Baca juga: Staf Khusus Menteri ATR/BPN: Tidak Ada yang Luar Biasa dari Reshuffle
"Semua menteri harus fokus menghadapi tantangan perekonomian saat ini. Itu yang diharapkan masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, jika para menteri memiliki kesibukan sendiri, tidak fokus, apalagi berkinerja buruk, maka perekonomian di dalam negeri akan terdampak negatif oleh gejolak global, pandemi akan meningkat kembali dan akhirnta masyarakat akan menanggung semuanya.
"Dengan alasan itu saya kira reshuffle memang sudah waktunya. Menteri-menteri yang kurang berkinerja baik bisa digantikan dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa bekerja lebih baik," tuturnya.
Jokowi Reshuffle Kabinet Pukul 14.00 WIB Siang Ini, Ada 2 Nama Menteri Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle jajaran menteri pada Rabu (15/6/2022) siang ini.
Berdasarkan sumber Tribunnews di pemerintahan, pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode tahun 2022-2024 akan dilakukan pukul 14.00 WIB di Istana Negara.
Sumber tersebut juga menyebut, ada dua nama menteri baru yang akan dilantik.
Mereka adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Mantan Panglima TNI Marsekal purnawirawan Hadi Tjahjanto.
"Iya dua (direshuffle--red)," ujar sumber tersebut.
Zulkifli disebut akan menempati pos Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.
Sementara, Hadi akan menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Baca juga: Jelang Reshuffle Kabinet, Rumah Dinas Menteri Perdagangan di Kawasan Kuningan Tampak Sepi
"Mendag Pak Zul sebagai (Zulkifli Hasan). Pak Hadi sebagai Menteri ATR," terangnya.
Selain Menteri, Presiden juga disebut akan melantik tiga wakil menteri. Namun belum diketahui wakil menteri mana saja yang akan dilantik.
"Wakil menteri tiga," tuturnya.
Baca juga: Elite PSI Raja Juli Antoni Bakal jadi Wakil Menteri? Sebut Dipanggil Mendadak oleh Jokowi ke Istana
Sebelumnya, soal kabar reahuffle pada hari ini, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, bahwa perombakan kabinet merupakan hak mutlak dari Presiden.
Oleh karenanya, kata Pramono, Presiden bisa melakukan reshuffle kapan saja dan tidak harus menunggu hari Rabu, seperti kebiasaan Jokowi sebelumnya.
“Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah presiden, mau hari ini mau besok, mau lusa, tapi kewenangan itu ada sepenuhnya pada presiden,” kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).
Pramono pun tak menjawab tegas saat ditanya mengenai kemungkinan perombakan kabinet dilakukan Rabu ini.
Hanya saja, ia menegaskan selama 8 tahun berjalannya pemerintahan ini, Presiden Jokowi sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan kabinet sekarang ini.
“Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini sehingga itu yang menjadi, beliau sangat tahulah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono mengatakan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf masih berlangsung kurang lebih dua tahun, mendatang.
Maka, Presiden Jokowi sangat paham kebutuhan akan kecepatan dalam menjalankan program pemerintah.
“Pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya ada dimana, partainya apa, kebutuhannya apa, presiden yang tau karena pemerintahan ini kan masih 2 tahun lagi sehingga dengan kebutuhan dan kecepatan itu, presiden yang memutuskan,” jelasnya.