Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya untuk mengentaskan tingkat kemiskinan pada kelompok nelayan.

Salah satu upayanya adalah mendorong penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor kelautan dan perikanan.

PNBP yang diperoleh akan digunakan sepenuhnya untuk percepatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.

Baca juga: KKP: Realisasi Investasi Semester I-2022 Diperkirakan Capai Rp 4,04 Triliun

Mulai dari perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan, program bantuan kepada masyarakat, hingga program-program yang tujuannya meningkatkan kualitas dan produk perikanan Indonesia.

"Kita sedang berjuang. Tentu salah satunya adalah menghadirkan kemudahan, bagaimana industri bisa hadir. Kalau industri hadir, negara akan mendapatkan PNBP," ungkap Menteri Trenggono di The Sultan Hotel Jakarta, (2/8/2022).

Sebagai informasi, KKP berhasil mencetak PNBP sekitar Rp1 triliun pada tahun 2021.

Peningkatan ini seiring perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya di bidang perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.

Baca juga: KKP: Teknologi Kunci Pembangunan Smart Fisheries Village

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Trenggono juga mengungkapkan, PNBP yang diperoleh KKP akan dipergunakan untuk membantu para nelayan dalam mendapatkan BBM untuk kebutuhan melaut.

"Ini salah satu yang sedang kita pikirkan (mempermudah akses BBM bagi nelayan), untuk kemudian kita minta izin kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan," papar Trenggono.

"Kalau perlu PNBP kita gunakan untuk membantu nelayan-nelayan tradisional di wilayah-wilayah. Supaya dapat BBM subsidi," pungkasnya.