TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah sedang melakukan pengkajian penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yaitu pertalite.

Penyesuaian harga pertalite dibutuhkan agar keuangan negara tidak kebobolan mengingat kuota subsidi migas telah menipis, sementara harga minyak dunia dan gas saat ini telah naik tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui sedang mengkaji penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Di sisi lain, soal Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 juga terus dijalankan dan diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

Baca juga: Stok Pertalite Menipis, Menteri ESDM Koordinasi dengan Airlangga, Banggar: Tak Ada Tambahan Subsidi

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengatakan, penyesuaian harga Pertalite saat ini sedang dalam kajian.

“Ini (penyesuaian harga) juga termasuk dalam kajian yang sedang dilakukan, nanti akan dilihat dan dievaluasi sama-sama, harga minyak mentah nggak turun-turun ya,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Senin (15/8).

Selain mengkaji mengenai penyesuaian harga BBM Subsidi, Arifin juga mengakui bahwa pihaknya sedang merampungkan revisi Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 191 Tahun 2014 untuk pembatasan pembeli BBM subsidi dan diharapkan selesai pada Agustus 2022.

Baca juga: Jika Harga Pertalite Naik, Pemerintah Siapkan Bansos dan Jamin Tak Melonjak Tinggi

“Mudah-mudahan setelah 17 Agustus. Ya dalam bulan ini lah, dalam waktu dekat harus bisa kita selesaikan,” jelasnya.

Dirjen Migas, Tutuka Ariadji menambahkan, perihal penambahan kuota BBM Subsidi saat ini pembahasan terus berjalan bersama dengan tim dan menteri terkait.

“Jika melihat dari kebutuhannya, tentu ini kan meningkat, sekarang tinggal menyikapinya bagaimana,” jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, perihal kebutuhan Pertalite dan Solar perlu benar-benar diperhatikan karena masyarakat sangat memerlukan. “Kita terus lihat dari waktu ke waktu, pada saatnya kita akan menyampaikan,” kata Tutuka.

Tutuka memberikan gambaran, bahwa kajian yang masih dilakukan lebih jauh adalah soal kondisi Marketing Operation Region (MOR) khususnya dilihat lebih jauh mana MOR yang kritis dan mana yang belum.

Asal tahu saja, secara nasional MOR terbagi atas 8 bagian yang mewakili sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun soal revisi peraturan pembatasan pembeli BBM Subsidi, saat ini pihak Kementerian ESDM masih mengkaji dan melihat situasi terkini lantaran banyak faktor yang harus dipertimbangkan.