Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda menuturkan Presiden Joko Widodo sudah terlanjur berjanji tidak akan menaikkan harga BBM subsidi Pertalite.

Nailul menyebut political will Presiden Jokowi jangan sampai mencederai hati dan harapan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.

"Jadi wajar masyarakat mengharapkan Pertalite harganya tidak naik karena Presiden sudah menjanjikan," ucap peneliti muda tersebut saat dihubungi Tribun, Sabtu (20/8/2022).

Baca juga: DPR: APBN Surplus Tapi Harga BBM Kok Malah Naik?

Sebenarnya, lanjut Nailul sah-sah saja sebuah negara memberikan subsidi komoditas seperti BBM ke masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia khawatir jika harga BBM dilepas ke pasar akan banyak masyarakat yang tadinya belum miskin, akan menjadi miskin.

"Maka menjaga daya beli dan menahan inflasi merupakan salah satu tugas dari pemerintah," tutur Nailul.

Sebagai pembanding, negara tetangga Malaysia juga menerapkan kebijakan subsidi yang sama, tapi di sana terdapat kebijakan yang tidak diterapkan di Indonesia seperti relaksasi PPN.

Sementara Indonesia malah menaikkan PPN-nya dari 10 persen menjadi 11 persen.

Nailul menambahkan bahwa menaikkan harga BBM subsidi akan membuat inflasi Indonesia semakin tidak terkendali.

Baca juga: Gerindra Berharap Pemerintah Tidak Menaikan BBM Demi Stabilitas Harga Bahan Pokok

"Saat ini inflasi kita sudah mencapai 4,94 persen dan jika ada kenaikan BBM akan membuat inflasi akan semakin tinggi bisa mencapai lebih dari 7 persen jika Pertalite dinaikkan," tuturnya.

Pihaknya meyakini semua barang akan terdampak naik termasuk sektor transportasi.

Kondisi seperti ini dilematis bagi pemerintah apabila tidak dinaikkan beban APBN pun semakin berat.

Sebaliknya jika hanya BBM non subsidi Pertamax yang dinaikkan maka akan terjadi pergeseran konsumsi ke Pertalite.