"Saya merasa jika harga Pertalite dinaikkan akan menjadi beban bagi masyarakat dan konsumsi rumah tangga bisa terkontraksi berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi kita yang tengah membaik," imbuhnya.

Jika un dibatasi dengan hanya memperbolehkan kendaraan roda dua dan angkot saja yang meminum Pertalite akan berdampak pada protes drive online roda empat.

"Belum laagi munculnya penjualan BBM ilegal ini akan menimbulkan masalah baru," kata Nailul.

Pemerintah, usul dia, bisa me-realokasi anggaran tidak produktif seperti sektor pertahanan yang nilainya terlalu besar serta anggaran untuk infrastruktur dialihkan ke belanja subsidi maupun bantuan sosial.

Nailul juga menyarankan anggaran untuk proyek Food Estate, Ibu Kota Negara (IKN) ataupun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bisa dialihkan sementara ke subsidi.

"Tapi masalahnya apakah pemerintah mau untuk realokasi anggaran tersebut? Tentu tantangan realokasi anggaran ini sangat berat," pungkasnya.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Subsidi Berefek Domino, Ekonom : Harga Bahan Pokok Naik Hingga Dongkrak Inflasi

Ada cara lainnya dengan menaikkan suku bunga acuan Bank Indonesia untuk meredam kenaikan inflasi namun bukan hal mudah bagi bank sentral di tengah tumbuhnya daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Tunggu Arahan Regulator

Pertamina selaku penyalur bahan bakar minyak masih mencermati soal kemungkinan kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan saat ini Perseroan masih menunggu arahan dari pemerintah sebagai regulator.

“Sementara kami masih menunggu arahan dari Pemerintah, karena penentuan harga merupakan kewenangan dari Regulator,” ujar Irto.

Pihaknya menegaskan sampai sekarang BBM bersubsidi Pertalite masih tetap dijual ke masyarakat seharga Rp 7.650 per liter.

Kata Irto, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap siaga jika diberi penugasan untuk mengimplementasikan kenaikan harga.