Buruh : DPR Jangan Senyum-senyum Aja Harga BBM Subsidi Mau Dinaikkan, Kami Akan Mogok Kerja
Serikat petani, serikat buruh, serikat nelayan, ojek online, buruh migran, hingga miskin kota, akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan para buruh siap lakukan aksi mogok kerja, jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinaikkan oleh pemerintah dan tidak ada penolakan dari DPR.
"Pemogokan umum akan disiapkan kalau pemerintah dan DPR memaksakan kehendak menaikkan BBM, upah tidak naik, daya beli terpukul, Omnibus Law tetap dilakukan. Akan ada demonstrasi puluhan juta orang," ujar Said dalam konferensi pers, Selasa (23/8/2022).
Said mengatakan, para buruh menolak kenaikkan harga BBM subsidi. Serikat petani, serikat buruh, serikat nelayan, ojek online, buruh migran, hingga miskin kota, akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan.
Baca juga: Dewan Energi Nasional: Keputusan Final Naikkan Harga BBM Subsidi di Tangan Menteri Keuangan
"Sebelum pemogokan, aksi unjuk rasa akan dilakukan awal September 2022," tutur Said.
Said melihat kenaikan harga BBM akan berdampak besar kepada masyarakat menengah ke bawah. Menurut datanya, ada sekira 120 juta pengendara yang menggunakan BBM jenis Pertalite.
"Jika harga BBM dipaksa naik dalam waktu dekat dan DPR senyum-senyum saja, buruh akan demonstrasi dilanjutkan pemogokan kerja," kata Said.
Said mendorong pemerintah pro subsidi dan pro jaminan sosial. Pemerintah disebut harus memastikan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah.
Selain itu, ia menyarankan dibanding menaikan harga, sebaiknya pemerintah memisahkan antara pengguna BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Misal, kendaraan roda dua, angkutan umum, dan sarana kendaraan publik tetap mendapatkan BBM subsidi.
"Mobil-mobil yang boleh membeli BBM subsidi misal mobil keluaran 2005 ke bawah. Dia boleh menggunakan subsidi. Tapi mobil di atas 2005 dia wajib menggunakan BBM non subsidi," tutur Said.
Said berujar, sebelum energi terbarukan siap beroperasi atau energi listrik siap beroperasi, sebaiknya pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
Baca juga: Harga Pertalite dan Solar Naik, Ekonom Prediksi Inflasi Akan Melonjak di Atas 7 Persen
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Pertalite dan Solar pada pekan depan.
Luhut mengungkapkan, harga BBM subsidi yang saat ini sudah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 502 triliun.
"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).