Di tahun 2022 Pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.

Saat ini subsidi Pertalite hanya tersisa 6 juta KL. Dari 23 juta KL subsidi yang disepakati hingga akhir 2022. Pemerintah memperkirakan jumlah tersebut akan habis di Oktober.

Jika untuk memenuhi hingga Desember 2022, Satya menerangkan perlu adanya tambahan volume BBM subsidi. Termasuk subsidi untuk solar yang volumenya terus mengalami peningkatan. Tambahan ini tentunya akan membuat jumlah subsidi mengalami peningkatan.

"Untuk menyikapi tambahan BBM subsidi ini kita serahkan ke Kementerian Keuangan. Sebab mereka yang tau kemampuan APBN untuk membiayai subsidi BBM," kata Satya.

Jika dianggap APBN berat, maka volume BBM subsidi bisa dikontrol melalui Kementrian ESDM," ujar Satya.

Sesuai dengan PerPres no 69 pemberian subsidi ditentukan oleh KemenKeu. Karena Mereka yang tau kekuatan anggaran Negara.

"Pengaturan volume dilakukan oleh Kementrian ESDM. Bukan Kementrian BUMN,"terang Satya.

Agar subsidi BBM saat tepat sasaran Satya mengatakan Pemerintah memiliki dua metode.

Yakni, melalui distribusi tertutup dengan menggunakan aplikasi (untuk pemilik kendaraan) dan memberikan bantuan langsung tunai ke masyarakat yang sangat membutuhkan.

Tujuannya agar menjaga daya beli masyarakat tak mampu.

Strategi DEN Kurangi Impor

DEN sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi impor BBM. Salahsatunya dengan cara mempercepat konversi mobil menggunakan listrik atau BBG.

Dengan konversi mobil listrik atau BBG dipercaya akan mengurangi konsumsi BBM. Satya menilai saat ini suplai listrik dan BBG di Indonesia lebih dari cukup.

Karena suplai cukup maka kedua energi tersebut relatif tak terpengaruh dengan fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu untuk mengurangi ketergantungan BBM impor, DEN juga memiliki rencana untuk meningkatkan campuran BBM penambahan biomasa atau biodisel.