TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengisyaratkan diumumkannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada pekan ini.

Menurut Luhut, saat ini pemerintah tengah menghitung baik dan buruknya dari keputusan penyesuaian harga BBM Pertalite dan Solar tersebut.

Baca juga: Pengamat : Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bisa Dicegah Jika Pemerintah Mau Kurangi Impor

Penyesuaian harga BBM memang pasti akan berdampak pada konsumsi masyarakat. Akan tetapi, karena sasaran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tersebut tidak tepat sasaran, anggaran yang dikeluarkan dari kantong APBN itu makin membengkak.

“Minggu depan presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” tutur Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8/2022).

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi menjelaskan terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar.

Menurut Jokowi, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi harus dilakukan secara hati-hati.

"Ini menyangkut, ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi semuanya harus diputuskan secara hati hati," kata Presiden di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Mengenai rencana kenaikan harga BBM tersebut, Jokowi meminta menterinya melakukan kalkulasi terlebih dahulu.

Baca juga: Harga Pertalite dan Solar Naik, Ekonom Prediksi Inflasi Akan Melonjak di Atas 7 Persen 

Jangan sampai kenaikan BBM justru menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi.

"Kalkulasi dampaknya. Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangganya, kemudian nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi. Kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.

Oleh karena itu Presiden memerintahkan jajaranya untuk menghitung secara matang sebelum memutuskan menaikkan harga BBM.

"Semuanya saya suruh menghitung betul, menghitung betul, sebelum diputuskan," kata Jokowi.

Buruh: Kami Akan Mogok Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memastikan para buruh siap lakukan aksi mogok kerja, jika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dinaikkan oleh pemerintah dan tidak ada penolakan dari DPR.

Baca juga: Anggota Komisi VII DPR : Harga Minyak Dunia Sudah Turun, Tak Ada Alasan Menaikkan Harga BBM Subsidi

"Pemogokan umum akan disiapkan kalau pemerintah dan DPR memaksakan kehendak menaikkan BBM, upah tidak naik, daya beli terpukul, Omnibus Law tetap dilakukan. Akan ada demonstrasi puluhan juta orang," ujar Said dalam konferensi pers, Selasa (23/8/2022).

Said mengatakan, para buruh menolak kenaikkan harga BBM subsidi. Serikat petani, serikat buruh, serikat nelayan, ojek online, buruh migran, hingga miskin kota, akan melakukan aksi unjuk rasa penolakan.

"Sebelum pemogokan, aksi unjuk rasa akan dilakukan awal September 2022," tutur Said.

Said melihat kenaikan harga BBM akan berdampak besar kepada masyarakat menengah ke bawah. Menurut datanya, ada sekira 120 juta pengendara yang menggunakan BBM jenis Pertalite.

"Jika harga BBM dipaksa naik dalam waktu dekat dan DPR senyum-senyum saja, buruh akan demonstrasi dilanjutkan pemogokan kerja," kata Said.

Said mendorong pemerintah pro subsidi dan pro jaminan sosial. Pemerintah disebut harus memastikan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, ia menyarankan dibanding menaikan harga, sebaiknya pemerintah memisahkan antara pengguna BBM subsidi dengan BBM non subsidi. Misal, kendaraan roda dua, angkutan umum, dan sarana kendaraan publik tetap mendapatkan BBM subsidi.

"Mobil-mobil yang boleh membeli BBM subsidi misal mobil keluaran 2005 ke bawah. Dia boleh menggunakan subsidi. Tapi mobil di atas 2005 dia wajib menggunakan BBM non subsidi," tutur Said.

Baca juga: Sinyal Kenaikan Harga BBM Subsidi dari Para Menteri Jokowi hingga Respons Ekonom jika Pertalite Naik

Said berujar, sebelum energi terbarukan siap beroperasi atau energi listrik siap beroperasi, sebaiknya pemerintah tidak menaikkan harga BBM.

DPR: Tak Ada Alasan Menaikkan Harga BBM Subsidi

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menilai langkah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat, karena harga minyak dunia sedang turun dan berada di kisaran 90 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Rofik berujar, tidak ada alasan menaikkan BBM saat ini, lantaran dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP 100 dolar AS per barel.

Harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah 90 dolar AS per barel dengan rincian West Texas Intermediate (WTI) Crude sebesar 89.63 dolar AS per barel dan Brent Crude sebesar 95,50 dolar AS per barel.

Artinya, ucap Rofik, bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia.

Baca juga: Jika Harga BBM Subsidi Naik, Aturan Beli Pertalite Pakai MyPertamina Tetap Berlaku

"Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya," ucap Rofik dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).

Rofik menilai, banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan, dan kereta cepat.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, misalnya, yang saat ini tertunda, anggarannya membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar 1,1-1,9 miliar dolar AS dari perhitungan awal.

"Ini berbeda dengan janji presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN," imbuh Rofik.

Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progres per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 persen. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depan bila tanpa bantuan anggaran dari APBN.

Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan pemerintah sebagai beban. Padahal, subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Bakal Naikkan Harga Pertalite, Demokrat Singgung Efisiensi Anggaran hingga IKN

Rofik menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.

"Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi," tuturnya.

Kenaikan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Dimana pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional.