Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah anggota DPR menyoroti soal rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite maupun Solar.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengatakan, kebijakan pemerintah soal BBM subsidi jangan sampai mengorbankan masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah, ucap dia, harus melakukan pengawasan ketat. Terutama terkait masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Kalau soal siapa yang menerima dan bagaimana regulasinya, tetapi jangan sampai dibebankan kepada masyarakat," ujar Nasim saat rapat kerja antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Baca juga: Update Harga BBM Hari Ini 24 Agustus 2022: Pertalite, Pertamax, Hingga Dexlite

Nasim menuturkan, pemerintah bisa menjadikan impor minyak dari Rusia sebagai opsi. Sebab, Rusia tengah membuka diri dengan menjual harga minyak di bawah harga minyak dunia.

"Rusia membuka diri menjual harga minyak tapi kita ada tekanan dari Eropa padahal bangsa kita non blok, saya kira harus dibicarakan jangan kita takut dengan dunia-dunia barat tentang ini tapi harus mengorbankan rakyat kita yang besar. Kita terbuka untuk semuanya," tutur Nasim.

Sedangkan Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka menyoroti soal data penerima subsidi BBM. Menurutnya, subsidi pemerintah besar, yakni senilai Rp 502 triliun. Sebelum memutuskan untuk menaikkan harga BBM, seharusnya pemeritah memperbaiki data penerima subsidi.

"Data subsidi BBM belum akurat, saya menolak kenaikan harga BBM secara pribadi," kata Rieke.

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, Fraksi Gerindra menolak kenaikan BBM. Revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM, perlu dilakukan sehingga pengendalian bisa dilakukan.

"Kami mengusulkan jangan ada kenaikan BBM. Revisi Perpres 191 harus dibuat tapi sampai sekarang belum juga. BBM subsidi dipakai oleh yang berhak," tutur Andre.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya menghitung betul dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM jenis Pertalite.

Baca juga: 17 Bulan ditahan, Kini BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Ekonom : Tanda Harga BBM Subsidi Segera Naik

"Semuanya saya suruh menghitung betul, hitung betul sebelum diputuskan," ujar Jokowi di TMII, Jakarta Timur, Selasa (23/8/2022).

Jokowi menjelaskan, dampak dari kenaikan harga pertalite bakal mempengaruhi daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, hingga berisiko menaikkan inflasi dan membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Dengan dampaknya yang begitu luas terhadap hajat hidup orang banyak, Jokowi mengaku bakal sangat berhati-hati memutuskan kenaikan.

"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan dengan hati-hati, dikalkulasi dampaknya," kata Jokowi.