Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah memiliki beberapa opsi untuk menekan beban APBN untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau saya, pilihan pemerintah pada pembatasan saja, tidak menaikkan karena kalau menaikkan harga BBM dampaknya ke inflasi," kata Trubus saat dihubungi, Rabu (24/8/2022).

Menurutnya, angka Inflasi saat ini sudah 4,9 persen dan bisa naik setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif ojol. "Ditambah dengan kenaikan harga BBM itu inflasi bisa jadi naik 8 persen nanti," ungkap Trubus.

Trubus mengungkapkan pemerintah perlu menghindari memilih opsi menaikkan harga BBM subsidi karena dikhawatirkan akan memunculkan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah.

"Saya khawatir dampak lanjutannya terjadi public distrust. Situasi sosial-politik jadi kacau. Karena ini ekonomi nanti jadi politik, itu repotnya. Karena ini menjelang 2024, partai-partai akan berlomba untuk mencari massa dengan memanfaatkan kenaikan BBM. Jadi pemerintah harus prudent," ujarnya.

Trubus berpandangan pemerintah perlu membuat kebijakan bersifat khusus dengan memberikan memberikan langsung pada masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Menko Airlangga Sebut Pemerintah akan Siapkan Bansos Bila Harga BBM Naik

"Jadi maksud saya masyarakat kategori miskin yang ada di DTKS. Itu saja dulu," tambahnya.

Selain itu, pembatasan konsumsi BBM subsidi juga diterapkan pada kendaraan dengan kategori sektor esensial dan non-esensial.

Seperti transportasi publik, kendaraan logistik, sepeda motor di bawah 150 cc, dan mobil berkapasitas mesin 1.000 cc.

"Menurut saya semua mobil dialihkan ke Pertamax. Kalau mau subsidi yang 1.000 cc. Jadi saya tidak setuju dengan My Pertamina, tambah rumit itu. Kasihan orang yang tidak tahu," tegasnya.

Baca juga: Cegah Kenaikan Harga Pertalite, Pemerintah Butuh Tambahan Subsidi Hampir Rp 200 Triliun, DPR Setuju?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan akan segera melaporkan skema alternatif harga bahan bakar minyak (BBM) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertama, pemerintah menaikkan subsidi sampai mendekati Rp700 triliun dengan risiko semakin membebani fiskal.

Kedua, pengendalian volume konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dengan menentukan kategori yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Ketiga, menaikkan harga BBM bersubsidi.