TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah RI hingga kini belum menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Berapa kenaikannya juga belum ketahuan.

Padahal anggaran subsidi energi mulai menyusut, diperkirakan pada September 2022 kuota subsidi untuk Pertalite telah habis, sedangkan subsidi solar habis sebulan kemudian.

Sementara harga keekonomian BBM bersubsidi pun sudah jauh dari harga BBM bersubsidi yang ada di lapangan.

Berdasar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini harga keekonomian khususnya Pertalite mencapai Rp 17.200 per liter.

Besaran ini jauh melampaui harga jual Pertalite saat ini yang dipatok sebesar Rp 7.650 per liter.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif mengungkapkan kondisi saat ini memberikan tekanan pada APBN pemerintah.

Baca juga: Tolak Kenaikan Harga Pertalite dan Solar, BEM SI: Selesaikan Dulu Masalah Subsidi Tak Tepat Sasaran

"Jadi ini yang dihadapi pemerintah. Pemerintah berusaha menahan, tapi sejauh mana bisa ditahan," kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/8/2022).

Arifin menjelaskan, saat ini pemerintah harus mengimpor BBM dengan besaran sekitar 600 ribu hingga 700 ribu barel per hari.

Dengan harga minyak yang rerata ada di level US$ 100 per barel maka ada beban pengeluaran mencapai sekitar US$ 65 juta setiap harinya.

Menurutnya, saat ini gap antara harga jual dan harga keekonomian BBM Subsidi cukup tinggi. Adapun harga jual Solar Subsidi kini di level Rp 5.450 per liter. Sementara harga keekonomiannya mencapai Rp 17.600 per liter.

Baca juga: Pengamat: BBM Subsidi Harus Tepat Sasaran, Selama Ini Justru Dinikmati Masyarakat yang Mampu

Arifin menambahkan, Pertamina piun turut menanggung beban selisih harga jual untuk produk BBM RON 92 atau Pertamax.

Pertamina saat ini tercatat masih menjual Pertamax dengan harga Rp 12.500 per liter dimana harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 19.900 per liter.

Perkiraan Kenaikan

Meski demikian, kabar besaran kenaikan harga BBM bersubsidi telah berhembus.

Kenaikan BBM bersubsidi diperkirakan bakal ditetapkan sebesar 30 persen hingga 40% untuk mengelola tekanan fiskal dari anggaran subsidi yang membengkak, kata anggota parlemen dari partai koalisi Presiden Joko Widodo kepada Reuters, Jumat.

Eddy Soeparno, anggota Partai Amanat Nasional yang menjabat sebagai wakil ketua komisi VII DPR, mengatakan, informasi itu diperolehnya dalam rapat tertutup DPR dengan Pertamina awal pekan ini.

Indonesia telah melipatgandakan alokasi subsidi energi 2022 dari anggaran awalnya menjadi Rp 502 triliun (US$ 33,90 miliar), sekitar 16 persen dari total rencana pengeluaran di tengah kenaikan harga minyak global dan depresiasi rupiah.

Pemerintah telah mengatakan lebih banyak uang akan dibutuhkan untuk subsidi tahun ini jika harga bahan bakar tidak dinaikkan.

Opsi yang disukai Pertamina adalah menaikkan harga bensin beroktan 90 menjadi Rp 10.000 (67,5 sen AS) per liter dari Rp 7.650 per liter; bensin beroktan 92 menjadi Rp 16.000 per liter dari Rp 12.500; dan solar menjadi Rp 7.200 per liter dari Rp 5.150, kata Eddy dalam wawancara, Jumat.

Pertamina juga mendukung penerapan beberapa pembatasan penjualan seperti melarang kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar dari pembelian bahan bakar bersubsidi, katanya.

"Kami melihat ini (menaikkan harga dan membatasi penjualan) paling tidak merugikan masyarakat," kata Eddy.

Kenaikan harga diperkirakan menambah sekitar 1,9 persen poin pada tingkat inflasi 2022, kata Eddy.

Inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen pada bulan Juli, tertinggi dalam tujuh tahun, bertahan jauh di bawah tingkat yang terlihat di negara-negara yang lebih maju sebagian besar karena subsidi bahan bakarnya.

Sugeng Suparwoto, ketua komisi VII DPR, mengkonfirmasi rincian dari pertemuan Pertamina dalam sebuah wawancara telepon.

"Kami berupaya menjaga inflasi pada 7 persen hingga akhir tahun," katanya, seraya menambahkan bahwa pemberian uang tunai akan diberikan untuk meredam dampak kenaikan harga bahan bakar terhadap daya beli masyarakat miskin Indonesia.

Irto Ginting, sekretaris perusahaan unit distribusi ritel Pertamina, menolak berkomentar tentang kenaikan harga yang diusulkan, tetapi mencatat bahwa keputusan penetapan harga ada di tangan pemerintah.

Kepala Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan awal pekan ini bahwa dia akan menyampaikan semua opsi kebijakan minggu ini kepada Jokowi.

Opsi lain yang dipertimbangkan untuk kenaikan harga termasuk menetapkan bensin beroktan 90 pada Rp 9.500 per liter. Tingkat harga yang dipertimbangkan tetap di bawah biaya produksi kilang yang sebelumnya diberikan oleh kementerian energi, menyiratkan beberapa tingkat subsidi.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyarankan, jika kenaikan harga BBM subsidi maksimal 30% dari harga jual saat ini.

“Yang tepat ya antara 20% hingga 30%. Maksimal 30%, jangan lebih dari itu. Janganlah harga BBM bersubsidi juga mengikuti harga pasar, karena nanti daya beli masyarakat ambrol,” terang David kepada Kontan.co.id, Jumat (26/8).

David tak menampik, kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan menyumbang inflasi. Apalagi, dalam tahun ini harga BBM non subsidi sudah naik beberapa kali. Sehingga, inflasi bisa saja makin mendaki.

Bila memang harga BBM bersubsidi ini akan meningkat, David pun memperkirakan inflasi pada tahun 2022 bisa berada di kisaran 6% hingga 7% secara tahunan. Target itu jauh melampaui batas atas kisaran sasaran inflasi BI yang dipatok di level 4% untuk tahun 2022.

Namun, meski berdampak besar terhadap inflasi, tetapi David memandang keputusan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sangat tepat. Hal ini mengingat beban yang dipikul oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 di tengah peningkatan harga minyak dunia.

“Apalagi kalau harga BBM bersubsidi tidak naik, beban subsidi bisa capai Rp 700 triliun. Ini sudah sangat besar. Jadi memang tepat untuk dinaikkan pada saat ini,” pungkas David. (Kontan/Reuters)