TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu menyatakan subsidi BBM yang selama ini dikucurkan lewat APBN tidak tepat sasaran.

Dia mendesak pemerintah mengkaji ulang subsidi BBM.

"Jadi subsidi ini untuk perusahaan atau untuk rakyat," ujar Adian, Selasa (30/8/2022).

Baca juga: Erick Thohir Janjikan Penyaluran BLT Pengalihan Subsidi BBM Tepat Sasaran

Adian melihat kenaikan BBM merupakan buntut dari tidak adanya formulasi yang tepat terkait dengan harga BBM.

Bahkan, dia berkata data memperlihatkan polemik soal harga BBM selalu terjadi setiap dua tahun sekali.

"Selama tidak ada formulasi yang tepat, dua tahun atau empat tahun lagi kita akan ramai lagi," ujar Adian.

Lebih lanjut, Adian pun menyoroti soal penggunaan BBM subsidi jenis solar yang sangat banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan.

Khusus perkebunan misalnya, dia menghitung bahwa nilai subsidi solar yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp55 triliun.

"Lalu saya cari, pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita, Rp20 triliun. Jadi ada selisih Rp35 triliun. Loh ini kok kita jadi rugi," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Salurkan BLT BBM di Papua, Langkah Awal Pembagian Bansos Tambahan

"Makanya ini salah satu sebab menurut saya, ayo kita itung ulang saja. Jangan-jangan dari dua ribu sekian kebun sawit itu, yang PMA ada 332. Jangan-jangan kita mensubsidi yang PMA itu," ujar Adian.

Sebelumnya, Adian Napitupulu juga menilai lebih baik alokasi subsidi dan kompensasi untuk sektor energi yang mencapai Rp 502 triliun pada 2022 dialihkan kepada masyarakat miskin secara langsung.

Menurut Adian Napitupulu. anggaran itu bisa digunakan untuk memberikan dana sebesar Rp 4 juta per bulan kepada keluarga miskin, dibanding untuk subsidi BBM.

"Total orang miskin di kita menurut data BPS 27 juta, agak susah ngitungnya kalau 27 Juta, kita bikin lempeng 30 juta biar gampang."

"Kalau 30 juta jiwa itu kita kalkulasikan, kita asumsikan setiap keluarga empat orang, berarti ada sekira 7,5 juta keluarga yang dikatakan miskin."

"Nah kalau setiap keluarga itu diberikan tunjangan sosial Rp 4 juta setiap bulan per tahun cuma habis Rp 360 triliun," ujar politikus PDI Perjuangan ini dalam webinar "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran", Selasa (30/8/2022).

Karena itu, dia menilai pemerintah seharusnya dapat mengambil keputusan yang agak ekstrem demi mengamankan ekonomi keluarga miskin.