TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Harga minyak dunia dunia masih cukup tinggi semakin mencekik keuangan pemerintah yang terus memberikan subsidi.

Pemerintah pun meminta agar masyarakat bisa menghemat konsumsi energi.

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini meleset dari 23 juta kilo liter menjadi 29,06 juta kilo liter.

Hal ini menyebabkan Pemerintah harus mengeluarkan Rp 658 triliun untuk subsidi.

Baca juga: BLT BBM Rp 600 Ribu akan Segera Cair, Berikut Mekanisme Pembagiannya

Sinyal kenaikan harga BBM bersubsidi terus menguat akibat harga minyak dunia yang masih tinggi.

"Harga minyak dunia masih  100 dolar AS (per barel), beban pemerintah untuk subsidi tinggi. Ini kita himbau masyarakat untuk hemat energi," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika ditanyai soal rencana penyesuaian harga BBM Subsidi, Kamis (1/9/2022).

Arifin melanjutkan, Indonesia kini menghadapi tantangan kebutuhan energi jangka panjang. Untuk itu, pemanfaatan sumber energi non fosil diharapkan bisa dilakukan.

Sebelumnya, sinyal penyesuaian harga BBM Subsidi terus menguat. Konsumsi yang kian meningkat dan tekanan pada APBN jadi salah satu pertimbangan pemerintah mengevaluasi harga BBM Subsidi.

Kontan mencatat, harga jual Pertalite saat ini yang berada dipatok sebesar Rp 7.650 per liter, sudah jauh dari harga keekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut, harga keekonomian Pertalite saat ini sudah mencapai mencapai Rp 17.200 per liter.

Arifin mengungkapkan, kondisi tersebut memberikan tekanan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Arifin menjelaskan, saat ini pemerintah harus mengimpor BBM dengan besaran sekitar 600.000 hingga 700.000 barel per hari.

Baca juga: Ojek Online, Sopir Angkot hingga Mobil Pribadi Serbu SPBU di Kota Serang Jelang Kenaikan Harga BBM

Dengan harga minyak yang rerata ada di level US$ 100 per barel maka ada beban pengeluaran mencapai sekitar US$ 65 juta setiap harinya.

Menurutnya, saat ini gap antara harga jual dan harga keekonomian BBM Subsidi cukup tinggi. Adapun harga jual Solar Subsidi kini di level Rp 5.450 per liter. Sementara harga keekonomiannya mencapai Rp 17.600 per liter.

Sementara Ekonom senior Faisal Basri mendesak agar subsidi BBM segera dihapus.

Ia menilai, bahwa kebijakan itu untuk kepentingan para generasi penerus termasuk generasi milenial dan Z di masa yang akang datang.

Faisal mengaku khawatir, BBM akan habis dalam beberapa tahun ke depan jika subsidi terus digunakan.

"Sumber daya alam ini harus juga diwariskan lebih adil ke genarasi mendatang, tidak dihabiskan oleh generasi sekarang," kata Faisal dalam diskusi 'Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran', Rabu (31/8/2022).

Baca juga: TERBARU! Harga BBM per 1 September 2022, Pertamax Turbo Turun

Faisal menuturkan, sumber daya alam seperti minyak yang dimiliki Indonesia adalah karunia Tuhan yang sangat berharga.

Ia pun meminta sumber daya alam itu benar-benar dijaga keberadaanya.

Baca juga: SPBU di Karawang dan Solo Dipadati Pembeli, Pengelola SPBU Solo Sebut Tak Ada Kenaikan BBM Subsidi

"Jadi kalau kita menyia-nyiakan karunia Tuhan yang sangat berharga itu dengan cara mengobralnya maka kalau harga murah makain capat itu habisnya karena makin banyak yang beli," ucapnya.

"Kenapa makin banyak yang beli, karena disubsidi, makin murah. Akibatnya, kekayaan alam yang harusnya hak kalian nikmati tapi tidak jadi dinikmati," sambung Faisal.

Lebih lanjut, Faisal pun mengajak Indonesia meniru negara tetangga, seperti Timor Leste dalam menentukan harga BBM.

Baca juga: SPBU di Karawang dan Solo Dipadati Pembeli, Pengelola SPBU Solo Sebut Tak Ada Kenaikan BBM Subsidi

Ia menyebut negara itu memiliki harga BBM yang lebih tinggi dari Indonesia meski berstatus sebagai produsen dan eksportir.

"Dia (Timor Leste,red) tidak mau kasih subsidi suka-suka kayak pemerintah. Mereka sisihkan 30 persen dari pendapatan minyaknya itu dalam bentuk dana minyak untuk biaya sekolah, bangun insfrastruktur, energi terbarukan, energi solar dan sebagainya," terangnya.

Selain Timor Leste, Faisal juga memberi contoh negara lain yang bijaksana dalam mengamankan cadangan minyaknya seperti Norwegia hingga Denmark.

"Jadi saya berharap kalian cerewet lah untuk memperjuangkan hak masa depan kalian (generasi milenial dan z)," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah dinilai sudah membuat kebijakan yang tepat dengan mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi bantuan sosial untuk masyarakat tidak mampu. Bansos diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat.

"Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa ada baiknya pola dan mekanisme pemberian subsidi dialihkan dari produk ke penerima. Ini (bansos) salah satu kebijakan pemerintah yang tepat agar pemberian subsidi diberikan kepada yang butuh dan berhak," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno saat dihubungi, Selasa (30/8/2022).

Sekretaris Jenderal PAN ini juga mengatakan, Komisi VII DPR mendukung pengalihan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah rencana pemerintah menyesuaikan harga BBM.

Namun, saat pengalihan anggaran subsidi BBM menjadi bansos ada hal yang bisa pemerintah lakukan.

"Untuk menjadikan subsidi tepat sasaran, perlu merevisi Perpres nomor 191 Tahun 2014, sehingga ada payung hukum yang jelas untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi. Itu perlu disegerakan dan kami siap untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan revisi perpres tersebut," tegas Eddy. (Kontan/Tribunnews.com)