Akademisi Nilai Rencana Pemerintah Alihkan Subsidi BBM sebagai Pilihan yang Rasional
Rencana pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN dinilai merupakan pilihan paling rasional.
Penulis: Malvyandie Haryadi
Editor: Sanusi
“Karena memang harus kita akui, penyesuaian harga BBM ini pasti akan membawa impact bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu,” ujarnya.
Pendapat berbeda
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Unika Atma Jaya Rosdiana Sijabat dalam pernyataannya, Kamis (1/9/2022), mengatakan, rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan oleh pemerintah bakal sangat berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah.
Namun adanya kebijakan bantalan sosial bisa menjaga daya beli masyarakat, setidaknya dalam jangka pendek.
"Ada buffer yang dikeluarkan pemerintah, sebagai skenario untuk terhantamnya daya beli masyarakat karena ada pengurangan subsidi ini. Pemerintah sudah menganggarkan subsidi yang cukup besar sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berbagai skenario sudah dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi supaya masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pra sejahtera tidak terkena dampak cukup parah," katanya.
Pemerintah diketahui menyiapkan bantalan sosial tambahan Rp 24,17 triliun untuk mencegah dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Tiga jenis bantalan sosial yang akan segera pemerintah salurkan: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan pemerintah daerah diminta menyiapkan sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU), yaitu DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil), untuk pemberian subsidi di sektor transportasi.
Sementara, anggaran negara untuk subsidi BBM selalu melonjak. Data Kementerian Keuangan menyebut kenaikan subsidi dan kompensasi untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi Rp 502,4 triliun.