TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan, saat ini setiap daerah harus memiliki cadangan pangan masing-masing lengkap dengan skema dan tata kelola pendistribusian.

Langkah ini bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dalam pemerataan pangan di tengah ancaman krisis pangan dan kenaikan inflasi.

"Ini menjadi terobosan karena selama ini cadangan pangan nasional hanya dimiliki oleh Bulog, jika pemerintah daerah memiliki cadangan pangan sehingga dapat terjadi pemerataan," katanya, Selasa (6/9/2022).

Arief menjelaskan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) sejalan dengan pemerintah pusat yang menyiapkan cadangan pangan pemerintah (CPP).

Baca juga: Pengamat: Dampak Kenaikan Harga BBM Paling Rumit ke Masalah Pangan, Tak Bisa Cara Konvensional

Pihaknya mendorong agar pemerintah daerah membentuk payung hukum atau regulasi berupa peraturan gubernur dalam mengelola CPPD.

"Kepala daerah memiliki hak prerogatif dalam mengatur penyelenggaraan cadangan pangan di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Sementara untuk CPP komoditas yang dikelola meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, cabai, bawang, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, minyak goreng, dan ikan.

Pemenuhan CPP tersebut akan melibatkan BUMN, seperti Bulog, Holding Pangan ID FOOD, serta Holding Perkebunan PTPN.

“Untuk pemenuhan CPPD, kami akan mendorong peningkatan peran BUMD dan BUMDes yang bergerak dalam bidang pangan,” ucap Arief.

Arief menegaskan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Badan Pangan Nasional. Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

"Tugas ini penting sebagai strategi dalam mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam menghadapi krisis global,” imbuhnya.

Kemandirian Pangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan potensi besar sektor pangan di Indonesia harus dikembangkan lebih optimal. Komoditas pangan harus ditingkatkan kualitasnya sehingga memiliki daya saing.

“Dikembangkan inovasinya untuk menghasilkan produk-produk pangan substitusi impor, produk-produk pangan yang kompetitif dan berdaya saing,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: PBB: Banjir yang Hancurkan Pakistan Bisa Perburuk Ketahanan Pangan di Afghanistan

Kepala Negara ingin sumber pangan lokal terus dikembangkan sehingga mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas pangan tertentu.

“Ciptakan kemandirian pangan di setiap daerah di berbagai wilayah Indonesia,” katanya.

Karenanya Presiden meminta IPB mengembangkan riset agromaritim untuk menghasilkan inovasi tepat guna. Tujuannya untuk membangun dan mendukung sistem pangan yang tangguh.

“IPB harus terus untuk meneruskan inovasi inovasinya untuk menghasilkan varietas unggul juga diversifikasi pangan berbahan baku lokal,” tuturnya.

Baca juga: Hadapi Ancaman Krisis, Kemendes PDTT Pamerkan Pedoman Ketahanan Pangan Desa

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada tahun ini semua negara di dunia menghadapi ujian yang sama. Mulai dari perubahan iklim hingga dinamika geopolitik global yang menimbulkan krisis pangan, energi, dan keuangan.

“Krisis kemanusiaan ada di depan mata kita, 345 juta penduduk dunia di 82 negara mengalami kerawanan pangan yang sangat serius,” kata Jokowi.

Saat ini kenaikan indeks harga pangan global mencapai rekor tertinggi. Meningkatnya biaya logistik di jalur laut 3 hingga kali lipat dan meningkatnya biaya produksi pupuk, berdampak pada peningkatan biaya produksi pangan dan pertanian.

“Persoalan pangan, persoalan pertanian harus menjadi fokus perhatian kita,” kata mantan Wali Kota Solo tersebut. (Tribun Network/nas/yat)