Pemerintah Diminta Mitigasi Inflasi karena Naiknya Harga Pangan
Pemerintah diminta memitigasi inflasi akibat melonjaknya harga pangan atau komoditas hortikultura pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan mitigasi inflasi akibat melonjaknya harga pangan atau komoditas hortikultura pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM),
Menurut tabel harga Bappenas dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), dalam seminggu belakangan harga bawang putih juga cenderung naik.
Sedangkan data BPS secara periodik mencatat bahwa bawang putih adalah salah satu penyumbang signifikan untuk angka inflasi.
Karenanya, sejumlah pengamat ekonomi dan akademisi mengingatkan agar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan proaktif membuka keran impor bawang putih dan komoditas hortikultura lain, guna mencegah bertambahnya angka inflasi.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas memprediksi, jika pemerintah terlambat mengeluarkan izin Impor bawang putih, bisa dipastikan harga akan melonjak tinggi.
Hal tersebut berkaca pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Saat ini, lanjut Andreas, kebutuhan bawang putih di Indonesia sekitar 600 ribu ton per tahun.
Baca juga: Akibat Kenaikan Harga BBM, Inflasi Diperkirakan Bakal Terjadi Hingga Tahun Depan
Sehingga jika Kementerian Perdagangan menunda impor, hampir dipastikan harga bawang akan bergejolak.
“Saya amati terus sejak 2017-2019 kalau terlambat impor, pasti harga bisa di atas Rp 60 ribu per kilogram,” kata Andreas kepada wartawan, Rabu (7/9/2022).
Andreas mewanti-wanti agar Kemendag tidak terlambat membuka keran impor bawang putih. Pasalnya, kenaikan harga komoditas holtikultura akan terjadi akibat kenaikan harga BBM.
Baca juga: Waspadai Lonjakan Inflasi Pasca Naiknya Harga BBM
Biasanya harga naik karena stok langka di pasaran dan berhubung produksi bawang putih di Indonesia sangat rendah, hanya sekitar 10 persen dari kebutuhan, maka sisanya harus ditutup oleh impor.
“Bawang putih itu memang ketergantungan impor hampir 100 persen, kalaupun ada yang lokal, paling hanya bawang lanang di petani di Tawang Mangu, sedangkan hampir semua di pasaran dari impor,” paparnya.
Sedangkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyebut, perlu ada kebijakan yang terkait dengan impor hortikultura seperti bawang putih.
Ia menyebut jika keran impor tetap ditutup, bisa saja terjadi inflasi yang lebih tinggi karena akan ada kelangkaan di pasaran.
Baca juga: Astra Land Antisipasi Dampak Inflasi dan Kenaikan Harga BBM di Proyek Properti
“Nanti akan berdampak pada kestabilan pasar. Jadi memang harus ada kebijakan yang fleksibel demi menjaga kebutuhan dalam negeri agar tetap terjaga dan aman,” tuturnya.
“Ini (impor) untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di dalam negeri seperti gagal panen dan permasalahan lainnya, maka keran impor perlu dibuka. Tapi harus dilihat stok yang ada di dalam negeri, kalau memang menipis maka perlu diantisipasi supaya tidak terjadi kerawanan pangan," sambungnya.