Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau BBM tidak hanya berdampak buruk pada menurunnya daya beli masyarakat, namun hal ini bisa menjadi momentum yang baik untuk mendorong reformasi transportasi publik.

Ketua Forum Pembiayaan Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Revy Petragradia, mengatakan saat ini penyediaan transportasi yang bersifat massal masih difokuskan pada 10 kota besar Indonesia.

"Ini adalah momentum untuk reformasi transportasi publik. Saat ini penyediaan transportasi yang bersifat massal masih difokuskan pada 10 kota besar Indonesia, di mana belum seluruhnya mengakomodir layanan Bus Rapid Transit (BRT). Kinerja layanan transportasi publik di Indonesia masih cukup rendah dikarenakan masih belum memprioritaskan transportasi massal (BRT/LRT/MRT)," tutur Revy dalam Media Briefing, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Demo Tolak Harga BBM Naik, Buruh Ancam Golput di Pemilu 2024

Berdasarkan data Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2020, 87 persen konsumsi energi di sektor transportasi adalah bahan bakar minyak, sedangkan 13 persen sisanya berupa bahan bakar nabati.

Lalu, 70 persen dari konsumsi bensin dan 15 persen dari konsumsi diesel berasal dari impor, sehingga membuat harga bahan bakar transportasi sangat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia.

Ketergantungan terhadap impor BBM ini menyebabkan membengkaknya pengeluaran devisa dan subsidi dari pemerintah, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia seperti saat ini.

Keputusan untuk menaikan harga jual BBM pun menimbulkan gejolak di masyarakat karena besarnya dampak pada kehidupan sehari-hari.

Pengguna kendaraan pribadi secara langsung merasakan peningkatan biaya transportasi. Di segmen logistik, kenaikan harga BBM turut mendongkrak harga barang akibat meningkatnya biaya distribusi.

Baca juga: Menko Airlangga: Pemerintah Masih Pantau Laju Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Pengguna dan operator transportasi publik pun mengalami dampak langsung, seperti yang terlihat di beberapa kota di Indonesia di mana para operator transportasi publik langsung menaikkan tarif dan mengurangi jam layanan transportasi publik karena tidak adanya jaminan dari pemerintah.

Senior Transport Policy and Development Associate - ITDP Indonesia Etsa Amanda, menjelaskan tekanan untuk mengurangi biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM sebaiknya tidak ditanggapi dengan diturunkannya tarif parkir, pemberian subsidi terhadap tarif ojek online dan taksi, pelonggaran kebijakan ganjil-genap atau pemberian insentif tambahan lainnya untuk penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

"Strategi pengurangan biaya transportasi perlu difokuskan pada penyediaan transportasi publik yang terjangkau dan dapat diandalkan. Dalam jangka pendek, Pemerintah paling tidak tetap perlu menjaga status quo dari kebijakan terkait push strategy yang telah berjalan," ucap Etsa.

Dampak kenaikan BBM juga membuat Organisasi Angkutan Umum Darat (Organda) DKI Jakarta berencana untuk menaikkan tarif transportasi publik yang tidak terintegrasi dengan sistem JakLingko, begitu juga operator Batik Solo Trans (BST) yang secara bersamaan juga mengharapkan adanya penyesuaian kontrak Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan.

Sementara di Yogyakarta dan Bandung, Trans Jogja dan Trans Metro Bandung (TMB) berencana mengurangi jumlah armada dan waktu operasional.

Baca juga: Demo Tolak BBM, Buruh Kecam Sejumlah Partai Merupakan Partai Borjuis: Merampok Hak Rakyat

Clean Fuel Specialist - Institute for Essential Services Reform (IESR) Julius Christian, menambahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak di masa depan, pemerintah perlu mempercepat transisi ke sistem transportasi berbasis listrik energi terbarukan.

"Kemudahan-kemudahan dalam memperoleh kendaraan pribadi berbahan bakar minyak perlu dikurangi, bahkan seharusnya sudah dicanangkan pelarangan penjualannya untuk 10-20 tahun mendatang," ungkap Julius.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudi, menyatakan jika dilihat dari konsumsi BBM, sepeda motor adalah pengguna BBM terbesar (studi KPBB 2011), sekitar 37 persen.

"Dengan ketiadaan transportasi publik di kota-kota di Indonesia akan mendorong orang untuk mencari alternatif transportasi yang tidak efisien dari segi pemanfaatan BBM. Peningkatan kepemilikan sepeda motor merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang tepat dan penyediaan transportasi umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan bisa mengakibatkan semakin tingginya konsumsi BBM dari tahun ke tahun, sehingga akan menambah beban fiskal pemerintah," terang pria yang akrab disapa Puput tersebut.