TRIBUNNEWS.COM - Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan Pemerintah dan Badan Angggaran (Banggar) DPR sepakat menghapus golongan listrik 450 VA.

Selanjutnya, golongan listrik 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA.

"Kita sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," ungkapnya dalam rapat panja pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2023, Senin (12/9/2022), dilansir Tribunnews.com.

Said Abdullah menjelaskan, Banggar DPR dan Pemerintah sepakat meningkatkan golongan listrik orang miskin dan rentan miskin ke 900 VA, karena 450 VA sudah tidak relevan untuk saat ini.

"Kita tingkatkan saja kebijakannya itu, bahwa untuk yang miskin, di bawah garis kemiskinan, yang rentan itu minimal 900 volt ampere."

"Sementara terhadap yang 900 volt ampere naikkan saja ke 1.200 volt ampere, kalau tidak seperti itu kebijakan afirmasi kita, maka tetap saja 450 volt ampere, padahal itu sudah enggak zaman lagi," terang Said.

Lalu, apa tanggapan Kementerian ESDM dan PLN?

Kementerian ESDM Beri Bantahan

Penambahan daya listrik untuk kelompok rumah tangga miskin dari 450 VA ke 900 VA, ternyata masih berupa usulan Banggar kepada pemerintah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun membantah daya listrik 450 VA dihapus.

Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan pemerintah fokus untuk mendorong subsidi listrik menjadi lebih tepat sasaran.

"Sepemahaman saya itu bukan kesepakatan. Narasi lengkapnya adalah bahwa subsidi itu harus semakin tepat sasaran, termasuk untuk kelompok 450 VA," ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Usulan Migrasi Kelompok Miskin ke Daya Listrik 900 VA Dinilai Dapat Dongkrak Perekonomian Masyarakat

PLN Jalankan Kebijakan Pemerintah

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya akan menjalankan kebijakan maupun keputusan yang ada.

"PLN akan menjalankan kebijakan dan keputusan yang diambil secara bersama oleh Pemerintah dan DPR untuk kepentingan rakyat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa.

Ia menambahkan, PLN berkomitmen untuk menjaga pelayanan ketenagalistrikan bagi masyarakat.

Pasokan listrik yang andal dan berkualitas pun diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi yang semakin produktif.

Baca juga: Penghapusan Daya Listrik 450 VA Baru Sekadar Usulan DPR, Bukan Kesepakatan dan PLN Siap Jalankan

Alasan Banggar DPR Usulkan Daya Listrik 450 VA Dihapus

Diberitakan Kompas.com, Said Abdullah menyebut, daya listrik 450 VA perlu dihapus untuk penyesuaian dengan tingkat kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat.

Namun, Said menilai, hal itu tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat ini, karena membutuhkan data penerima subsidi.

"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA."

"Terhadap keluarga miskin yang masih memakai 450 VA kita terus upayakan bermigrasi ke 900 VA secara pelan-pelan pula sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasi mereka," jelas Said, Selasa.

Awalnya, usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini karena kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami oversupply listrik.

Kondisi surplus listrik ini diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: PLN Akan Ikuti Keputusan Pemerintah Terkait Nasib Daya Listrik 450 VA yang Diusulkan Dihapus

Untuk setiap 1 GW, PLN harus menanggung beban sekitar Rp 3 triliun per tahun, lantaran dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) terdapat skema take or pay.

Artinya, dipakai atau tidak listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.

Sehingga, Banggar DPR menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami oversupply.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Yanuar R Yovanda) (Kompas.com/Yohana Artha Uly/Kiki Safitri) (Kontan.co.id/Filemon Agung)

Berita lain terkait Penghapusan Daya 450 VA