Rencananya tahun ini akan mengeluarkan dana Rp 300 triliun untuk membagikan kompor listrik, dan akan menambah Rp 5 triliun selama lima tahun ke depan.

“Tahun depan, kemungkinan akan dijalankan Kementerian ESDM, sehingga nanti anggarannya ada di mereka,” tutur Isa kepada awak media, Selasa (20/9/2022).

Isa mengatakan, konversi tersebut, menurutnya, akan berimplikasi terhadap peningkatan konsumsi listrik, pasalnya masyarakat membutuhkan kenaikan daya. Di sisi lain, konsumsi terhadap LPG subsidi tabung 3 kg akan berkurang seiring masyarakat yang secara bertahap beralih ke kompor listrik.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, dalam tahapan ujicoba, PLN bakal membagikan kompor listrik beserta alat masaknya untuk 1.000 rumah tangga di setiap kotanya.

Baca juga: Gerindra Tolak Wacana Konversi Gas 3 Kilogram Jadi Kompor Listrik

“Ini uji coba untuk melihat minat masyarakat sekaligus mempelajari aspek keteknikkannya, misalkan berapa kapasitas daya tungku yang cocok,” kata Dadan.

Pembagian Kompor Listrik Gratis Ditolak Anggota DPR

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar menolak rencana Kementerian BUMN menggelontorkan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk pembagian kompor listrik atau induksi secara gratis kepada masyarakat. 

Kebijakan yang masuk dalam program utama PT PLN (Persero) itu, dianggapnya akan menghamburkan uang negara di tengah upaya pemerintah menghemat subsidi energi.

"Kami meminta pemerintah  konsisten melakukan langkah efisiensi dalam penggunaan anggaran, pasca kenaikan BBM. Jangan malah “menghamburkan” uang yang tidak sedikit pada program bagi-bagi kompor listrik," kata Gunhar  dalam keterangannya, Rabu (7/9/2022).

Selain masalah efisiensi anggaran yang harus diperhatikan, menurut Gunhar, rencana program bagi-bagi kompor listrik itu memiliki banyak masalah. 

Antara lain terkait pasokan Domestic market Obligation (DMO) batubara yang belum terpenuhi bagi keperluan pembangkit listrik PLN.

Baca juga: Wacana Kompor Listrik Gratis, Kementerian Keuangan Baru Akan Siapkan Anggarannya Tahun Depan

"Dengan kondisi DMO batubar yang belum terpenuhi, maka setiap saat Indonesia bisa terancam krisis listrik. Sehingga penggunaan kompor yang bersandar pada energi listrik, belum begitu aman dari ancaman krisis listrik," kata Anggota Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi dan migas ini.

Legislator PDI Perjuangan itu  mengungkapkan bahwa kompor listrik bukan solusi jangka panjang, dalam pengalihan subsidi gas LPG yang terus membengkak. 

Untuk itulah menurutnya, perlu solusi jangka panjang, antara lain dengan pengembangan Dimethy Ether (DME) yang pernah dibahas komisi VII dengan PT BA sebelumnya.