Energy Watch: Kenaikan Harga BBM Sebelum Tahun Politik adalah Momentum Tepat
Sarjana Perminyakan Universitas Trisakti ini tidak bisa membayangkan apabila harga BBM baru dinaikkan tahun depan. Betapa besarnya dampak penolakan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi maupun non subsidi tak terelakkan.
Meski begitu, Mamit menilai ada sisi baik dari kenaikan BBM yang dilakukan pada tahun ini.
"Bisa dikatakan pilihan sulit dan memang tidak populis, memang suka tidak suka harus dilakukan, mengapa, karena ini momentum yang pas," ucapnya dalam Forum Monitor Kenaikan Harga BBM dan Realokasi Subsidi Tepat Sasaran, Kamis (29/9/2022).
Baca juga: Penyaluran BLT BBM Capai 96 Persen Lebih, BPKP Tegaskan Lakukan Pengawalan dan Pengawasan
Sarjana Perminyakan Universitas Trisakti ini tidak bisa membayangkan apabila harga BBM baru dinaikkan tahun depan.
Betapa besarnya dampak penolakan masyarakat di tahun politik menjelang pemilihan umum serentak 2024.
"Kalau baru tahun depan dilakukan pasti akan lebih sulit karena sudah masuk tahun politik, semua berbicara bagaimana meningkatkan elektabilitas masing-masing," tukas Mamit.
Menurutnya, kenaikan harga minyak dunia juga tidak bisa dihindari sehingga diperlukan langkah-langkah strategis demi menjaga APBN yang sehat.
Mamit menuturkan alokasi untuk subsidi energi sudah mencapai Rp502 triliun dan berpotensi adanya tambahan Rp200 triliun apabila dilanjutkan.
"Laporan yang saya terima dari Kementerian Keuangan bahkan beban Rp502 triliun ini tetap ada, tetapi pemerintah hanya mengurangi potensi penambahan tersebut," urainya.
Mamit menambahkan akan lebih elok jika dana APBN digunakan untuk sesuatu yang produktif serta meningkatkan sumber daya manusia.
Baca juga: Revisi Perpres 191/2014 Dinilai Penting untuk Jamin BBM Subsidi Tepat Sasaran
"Semoga kita semua bisa memahami alasan pemerintah kalau pun misalnya ada anggapan saya membela pemerintah karena ini kebijakan yang mau tidak mau dan suka tidak suka," ujarnya.
Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan segera laporkan yang salah sasaran.
Mamit menegaskan realokasi dana subsidi ini tujuannya untuk mensejahterakan rakyat miskin sehingga daya beli tetap terjaga di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan seluruh dunia sedang sama-sama menghadapi persoalan kenaikan harga BBM.
