Keenam, memastikan pencapaian target penerimaan perpajakan dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar konsolidasi fiskal dapat berjalan baik.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag) Jakarta, Fernando EMAS mengatakan, bertambahnya target penerimaan pajak untuk tahun 2023 yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR merupakan bentuk optimis atas keberhasilan pemerintahan Jokowi memulihkan perekonomian Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Apalagi ditambah beberapa program pemerintah yang membantu percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Baca juga: Menkeu: Penerimaan Pajak Hingga Akhir 2022 Diperkirakan Mencapai Rp 1.608 Triliun

"Kementerian terkait seperti Kementerian Ekonomi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentunya memiliki peran penting dalam percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia. Termasuk dalam mencapai target perolehan perolehan pajak pada tahun 2023," jelasnya.

Fernando menyarankan, semua kementerian harus saling bersinergi dalam membuat kebijakan sehingga soliditas pemerintahan akan membuat program-program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

Apalagi yang berkaitan dengan program pembangunan dan investasi sehingga akan memberikan dampak untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Adanya kepastian hukum dan penegakan hukum secara adil akan membuat kepercayaan masyarakat terutama para pemilik modal kepada masyarakat sehingga meningkatkan investasi yang memberikan dampak pada percepatan pembangunan," tandasnya.

"Tentunya juga harus diimbangi oleh kewajiban pemerintah dalam memelihara dan juga melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi para dunia usaha," katanya.

"Saya yakin kalau dilaksanakan dengan baik apa yang menjadi kebijakan pemerintah dalam mencapai target pajak dan sinergi para menteri berjalan dengan baik, apa yang ditargetkan pada tahun anggaran 2023 akan tercapai," sambung Fernando.