TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah berhasil meletakkan fondasi yang kuat bagi kesinambungan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil evaluasi atas 505 indikator pembangunan, capaian-capaian signifikan yang telah diraih dalam berbagai sektor kini siap menjadi dasar untuk dilanjutkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan, pencapaian pembangunan nasional yang kokoh berhasil diwujudkan meski dihadapkan pada tantangan besar, seperti pandemi global, ketegangan geopolitik, proteksionisme perdagangan internasional, serta dampak perubahan iklim.

Baca juga: Banyak Target Pembangunan Era Jokowi Tak Capai Target, Ini Data Lengkapnya

“Capaian pembangunan ini adalah bukti nyata ketahanan dan konsistensi pemerintah dalam menghadapi tantangan global sekaligus komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ujar Rachmat melalui siaran pers yang diterima Tribun, Rabu (13/11/2024).

Dari total 505 indikator yang dievaluasi, beberapa indikator diperkirakan tidak mencapai target pada akhir tahun ini. Menurut Bappenas, ketidaktercapaian sebagian indikator tidak terlepas dari dampak pandemi dan ketidakpastian ekonomi global, yang berimbas pada sektor-sektor tertentu seperti investasi dan kontribusi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Perkiraan tidak tercapainya beberapa indikator tersebut, bukanlah suatu kegagalan atau tidak berarti nilai buruk karena proses pembangunan adalah suatu kontinuitas, kesinambungan, dan keberlanjutan.

Pada 2023, pemerintah mencatat sejumlah capaian penting, diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen di tengah ketidakpastian global, penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit di angka 9,36%, serta pembangunan infrastruktur masif jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk memperkuat konektivitas nasional. Komitmen pemerintah juga terwujud dalam perluasan akses air minum dan sanitasi layak, penurunan prevalensi stunting menjadi 21,5%, serta cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 95,92%.

“Pencapaian ini membuktikan komitmen pemerintah dalam memperkokoh kesejahteraan masyarakat secara inklusif,” ujar Rachmat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah menekankan pentingnya kesinambungan yang mencakup penguatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta ketahanan energi dan pangan. Bappenas menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan RPJMN 2025–2029 dapat memaksimalkan hasil positif dari periode sebelumnya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor.

“Pembangunan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan kesinambungan antar periode pemerintahan. Hasil evaluasi ini merupakan fondasi strategis yang akan terus diperkuat guna memastikan Indonesia tetap berada di jalur pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Rachmat.

Sebelumnya, saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11/2024) Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebutkan mayoritas target pembangunan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) khususnya di periode 2019-2024, banyak yang diperkirakan tak tercapai.

Baca juga: Kemandirian Ekonomi Santri, Ponpes Al-Hikamussalafiyah Purwakarta Kembangkan Kerajinan Relief

Menteri Rachmat mengungkapkan, terdapat sejumlah indikator yang capaiannya tidak sesuai ekspektasi.

Mulai dari pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, hingga tingkat pengangguran terbuka (TPT).

"Bahwa yang kami lakukan di sini ada baseline 2019, capaian 2023, dan target RPJMN (Rencana Program Jangka Menengah Nasional) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang saat ini kita evaluasi, dan dengan basis evaluasi, kami lakukan terkait visi misi pemerintahan baru," ucap Rachmat Pambudy.