TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinyal resesi global 2023 kian terasa kuat jelang akhir 2022.

Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan mulai pasang kuda-kuda dan IMF memangkas proyeksi atau outlook pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 menjadi 2,7 persen dari sebelumnya yang diprediksi sebesar 2,9 persen pada Juli lalu.

Sebelumnya, IMF pada Januari 2022 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 3,8 persen.

Baca juga: Cegah Resesi, 27 Pimpinan Negara Kembali Lakukan Pertemuan untuk Menurunkan Harga Gas di Eropa

Merespons hal tersebut, ASA Indonesia akan menyelenggarakan Ruang Diskusi Publik Seri 1 dengan tema Indonesia dan Ancaman Krisis Ekonomi Global.

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Jumat, 21 Oktober 2022, pukul 14.00 sampai 16.00 WIB, secara daring (online).

"Hadir sebagai pemantik diskusi adalah mantan Deputi Ekonomi Bappenas Bambang Prijambodo. Lalu, para narasumber adalah Ekonom UI Faisal Basri, Ketua Dewan Pakar ASA INDONESIA, Prof. Dr. Hafid Abbas, Anggota DPR dari fraksi PKS Anis Byarwati, dan mantan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko," kata Syamsuddin Alimsyah Ketua Yayasan ASA Indonesia yang juga akan bertindak sebagai moderator dalam diskusi tersebut.

Syamsuddin Alimsyah menuturkan, ASA Indonesia menemukan sejumlah pihak yang mengkhawatirkan perekonomian Indonesia di tengah beban hutang yang tinggi dan belum pulihnya perekonomian pasca Pandemi Covid-19.

Kekhawatiran publik bertambah dengan adanya laporan dari world population review tahun 2022, yang menempatkan Indonesia pada kelompok 100 negara termiskin di dunia.

"ASA Indonesia berharap diskusi ini akan melahirkan rekomendasi dan akan memberikan masukan kepada pemangku kebijakan," tuturnya.

Selain itu,ASA Indonesia juga berharap bahwa Serial Diskusi ini bisa mengedukasi publik agar muncul kesadaran dan dorongan masyarakat kepada pemerintah untuk bisa memperkuat kebijakan.

Baca juga: Jokowi: Patut Disyukuri di Tengah Resesi, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Positif

"ASA Indonesia menganggap bahwa persoalan krisis ekonomi global dan nasional adalah persoalan bersama, tidak bisa kemudian dibebankan kepada pemerintah, sehingga semua pihak harus berkontribusi untuk memberi masukan," ujarnya.