Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, BERLIN – Krisis energi di Jerman mulai mengancam keberlangsungan sektor industri selama musim dingin, membuat utilitas Uniper terpaksa mengurangi pengeluaran energi di kantor pusat sebanyak 50 persen.

Pembatasan energi dilakukan di kantor pusat Uniper yang berlokasi di Duesseldorf, mulai Senin (24/10/2022).

Dimana penggunaan perangkat elektronik dan lampu akan dipangkas hingga setengah persen, bahkan penggunaan suhu ruangan diturunkan ke level terendah mencapai 14 derajat, dikutip dari Reuters.

Langkah tersebut diambil Uniper yang baru dinasionalisasi pemerintah pada awal bulan lalu, guna menghemat pengeluaran energi selama musim dingin.

Baca juga: Uni Eropa Bahas Batas Harga Gas di Tengah Krisis Energi

Mengingat saat ini penggunaan gas oleh rumah tangga dan industri kecil di Jerman tengah mengalami kenaikan sebanyak 14,5 persen dari rata-rata penggunaan mingguan.

Melonjaknya harga gas alam di pasar Eropa mulai terjadi setelah Rusia selaku eksportir energi terbesar memangkas pasokan bahan bakar dari 40 persen menjadi sekitar 15 persen, untuk membalas sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.

Tindakan yang dilakukan Rusia tak hanya memicu gejolak inflasi bahan pangan, namun juga membuat konsumen di Benua Biru berjuang dengan tagihan energi yang sangat tinggi, sementara utilitas Eropa bergulat dengan krisis likuiditas.

Munculnya krisis energi ini bahkan mendorong ribuan masyarakat di enam kota Jerman yakni di Berlin, Duesseldorf, Hannover, Stuttgart, Dresden dan Frankfurt turun ke jalanan dalam aksi demonstrasi menuntut pemerintah melakukan distribusi energi yang lebih adil dalam menghadapi kenaikan harga energi dan biaya hidup masyarakat, Minggu (23/10/2022).

Alasan ini yang membuat utilitas Uniper menyerukan langkah penghematan energi untuk mendukung upaya pemerintah mencegah keruntuhan energi Jerman di tengah situasi yang sulit saat ini.

Tak hanya Uniper yang mulai membatasi penggunaan energi, perusahaan gas asal Jerman lainnya yakni E.ON juga mengambil langkah serupa untuk mengurangi konsumsi energi di gedung-gedungnya sebanyak 20 persen.

Selain menyerukan pembatasan penggunaan energi, belakangan pemerintah kanselir Jerman tengah memasang payung pertahanan dengan mengguyurkan dana hingga 200 miliar euro untuk menstabilkan ekonomi negara itu selama krisis energi.

Dana Stabilisasi Ekonomi (Economic Stabilization Fund/WSF) Jerman yang dibentuk selama pandemi covid-19 pada 2020, nantinya akan dikelola dan didistribusikan untuk membantu negara menghadapi situasi krisis pasokan gas.

Pemerintah Jerman secara aktif juga mulai mencari mitra dagang baru dengan memanfaatkan tenaga batu bara dan nuklir, agar dapat memperluas produksi listrik.

Meski baru dapat dioperasikan pada kuartal pertama 2023, namun langkah ini diklaim dapat mengurangi dampak krisis di tahun depan.