Tribun Bisnis

BBM Bersubsidi

YLKI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif dan Disinsentif agar BBM Bersubsidi Tepat Sasaran

Untuk mengurangi polusi di Jakarta adalah migrasi ke angkutan umum dan mengganti atau menggunakan bahan bakar yang berkualitas ramah lingkungan.

Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in YLKI Sarankan Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif dan Disinsentif agar BBM Bersubsidi Tepat Sasaran
HO
Diskusi publik Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta melalui aplikasi Zoom yang menghadirkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Tutuka Ariadji, serta Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo secara daring belum lama ini 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya pemerintah untuk mempromosikan kendaraan listrik, belum cukup efektif untuk mengurangi polusi di Jakarta sebab jumlahnya masih minimalis dibandingkan jumlah kendaraan bermotor yang berbasis bensin.

Oleh karena itu, yang mendesak dilakukan untuk mengurangi polusi di Jakarta adalah migrasi ke angkutan umum dan mengganti atau menggunakan bahan bakar yang berkualitas baik dan ramah lingkungan.

Agar upaya bisa efektif, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyarankan dalam upaya pengendalian bahan bakar subsidi harus dilakukan dari sisi operasional dalam arti harus ada insentif dan disinsentif.

Pemberian insentif diwujudkan pemprov DKI harus mendorong sebanyak mungkin penyediaan transportasi publik massal yang dapat digunakan oleh masyarakat.

Baca juga: Pemerintah Tambah Kuota BBM Subsidi, Pengamat: Beri Dampak Positif ke Perekonomian

"Insentif ini akan memunculkan migrasi untuk menggunakan angkutan umum yang makin banyak dan tinggi kapasitasnya, seperti Transjakarta, KRL,MRT dan angkutan umum lainnya," kata Tulus saat diskusi publik Pengendalian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran di Wilayah DKI Jakarta melalui aplikasi Zoom belum lama ini.

Selain Tulus, diskusi ini menghadirkan Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Luckmi Purwandari, Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Tutuka Ariadji, serta Kepala Dinas Pehubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo.

Pemerintah juga harus mengembangkan transportasi umum yang baik, nyaman, murah, sehingga ketika terjadi migrasi dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal, akan menekan tingkat polusi seperti Jakarta.

Tulus menerangkan, untuk disinsentif, bila masyarakat masih tidak mau menggunakan angkutan umum maka harus menggunakan bahan bakar yang lebih mahal dan lebih berkualitas.

“Karena dia telah mencemari lingkungan dengan bahan bakar yang digunakan kendaraan pribadinya,” tutur dia.

"Bisa juga kendaraan yang tidak lulus uji emisi maka bisa dikenakan tarif parkir progresif dan lebih mahal dan ini sudah mulai diujicobakan di Jakarta. Daerah lain bisa menerapkan hal yang sama," katanya.

Tulus mengatakan, saat ini masyarakat sering salah kaprah, dengan membeli BBM yang lebih murah tapi penghematannya tidak signifikan.

"Sedangkan dampaknya justru bisa lebih besar. Jadi masyarakat sebenarnya merugi, karena harus mengeluarkan biaya maintenance yang lebih tinggi," katanya.

Di sisi lain, saat ini ada fenomena kesadaran di kalangan generasi muda, bahwa BBM bersubsidi akan merusak mesin, mesin jebol sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahan bakar minyak yang lebih bagus, seperti pertamax.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas