TRIBUNNEWS.COM - Jadi satu-satunya surat kabar di Israel yang tidak mengikuti narasi dari pemerintah, Haaretz diboikot oleh Israel.

Dikutip dari Al Jazeera dan Middle East Eye, Israel menjatuhkan sanksi kepada surat kabar Haaretz, yang dikenal sebagai salah satu media independen terakhir di negara tersebut.

Israel telah menyetujui resolusi untuk memutuskan hubungan dengan kantor berita Israel Haaretz, pada Minggu (25/11/2024)

Pemerintah Perdana Menteri (PM), Benjamin Netanyahu juga melarang lembaga pendanaan pemerintah berkomunikasi atau memasang iklan di Haaretz.

Keputusan ini dicapai setelah penerbit Haaretz, Amos Schocken, membuat pernyataan yang dianggap merugikan legitimasi Israel dan mendukung terorisme.

Hal ini didorong oleh artikel-artikel yang dianggap melukai hak Israel untuk membela diri.

Keputusan ini dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan demokrasi di Israel.

Haaretz menanggapi situasi ini dengan menyebutnya sebagai bagian dari upaya Netanyahu untuk membongkar demokrasi Israel, mirip dengan tindakan pemimpin otoriter di negara lain.

Bisa dikatakan, sanksi terhadap Haaretz menunjukkan ketegangan antara pemerintah Israel dan media independen.

Kekhawatiran tentang masa depan kebebasan pers di Israel dan dampaknya terhadap demokrasi pun makin meningkat.

Pemerintah Israel berusaha membatasi kritik, sementara Haaretz bertekad untuk tetap menjadi suara yang kritis dan independen.

Baca juga: Rabi Israel, Tzvi Kogan Ditemukan Tewas di UEA, Diduga Korban Teror Antisemit

Dalam pernyataannya, Haaretz menekankan bahwa mereka tidak akan berubah menjadi "pamflet pemerintah" dan akan terus menyuarakan kebenaran, meskipun menghadapi tekanan.

Kolumnis Haaretz, Gideon Levy, juga menyatakan bahwa sanksi ini mengirimkan pesan buruk secara politik dan moral.

Banyak kalangan di Israel menganggap Haaretz sebagai satu-satunya surat kabar yang tidak mengikuti narasi pemerintah, terutama dalam konteks konflik yang sedang berlangsung.