TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program dekarbonisasi menjadi sorotan negara-negara peserta KTT G20 Bali.

Isu yang mengemuka adalah terkait implementasi komitmen bersama dalam menghadapi perubahan iklim melalui kerja sama lebih luas antara negara berkembang dengan negara maju, khususnya yang terkait dengan dukungan pendanaan dan alih teknologi.

Guna mendukung komitmen pemerintah dalam berbagai upaya dekarbonisasi Kementerian BUMN mengambil peran aktif dalam mendorong para BUMN untuk melakukan berbagai upaya nyata pengurangan dan penyerapan emisi.

Baca juga: Pertamina lakukan dekarbonisasi bisnis dukung penanganan perubahan iklim

Kementerian BUMN telah melakukan pembentukan Tim Percepatan Implementasi Dekarbonisasi Dalam Rangka Mendukung Program Netral Karbon 2060 sesuai Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-273/MBU/08/2021 dimana PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/BKI sebagai induk Holding Jasa Survey/IDSurvey masuk sebagai anggota tim untuk dapat bersinergi memberikan dukungan layanan TIC pada upaya-upaya Dekarbonisasi yang dilakukan oleh para BUMN khususnya yang masuk dalam anggota tim tersebut.

Pada Februari lalu BKI bersama PT Energy Management Indonesia (Persero)/EMI dengan para BUMN yang tergabung dalam Tim Percepatan Dekarbonisasi (PLN, Pertamina, Pupuk Indonesia, Mind ID, PTPN dan Perhutani) telah melakukan penandatangan nota kesepahaman dalam sinergi kerjasama dukungan pada kegiatan pendampingan, konsultansi, pelaporan dan sertifikasi terkait dengan berbagai program dekarbonisasi.

Dalam hal ini Rudiyanto menjelaskan bahwa BKI, sesuai bidang jasanya, memiliki peran vital dalam suksesi berbagai program dekarbonisasi BUMN tersebut.

“Sejauh ini, Program Dekarbonisasi BKI yang masih on progress yaitu 10 persen. Dari sisi eksternal, kami telah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti sesama BUMN yang menjalankan proyek dekarbonisasi, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah,” ujar Direktur Utama PT BKI (Persero) Rudiyanto, Kamis (17/11/2022).

Realisasi dan upaya penjajakan implementasi kerjasama sesuai nota kesepahaman dengan para BUMN telah dilakukan. Pada Oktober lalu, BKI telah ditunjuk oleh salah satu BUMN untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan redefinisi baseline/baseyear emission, pengembangan inisiatif dekarbonisasi sampai dengan penyusunan project design development (PDD).

Selain itu BKI juga ditunjuk untuk melakukan sosialisasi/awarness terkait pelaporan, validasi dan verifikasi emisi dan proyek dekarbonisasi.

Sedangkan dari sisi internal, lanjut Rudiyanto, BKI juga sedang membangun kapabilitas dan kompetensi dengan salah satunya terkait dengan Perhitungan, pelaporan, verifikasi dan validasi GRK sesuai dengan ISO 14064 series.

“Hal ini kami laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) BKI terkait emisi gas rumah kaca yang perlu perhatian khusus,” tambahnya.

Di sisi lain secara holding mendorong Sci untuk dapat menjadi Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang terakreditasi.

Sesuai informasi yang diterima, BKI di 2022 ini juga memberi perhatian dan dukungan sebagai lembaga pemastian yang mendukung pembangunan ekosistem hijau dan pasar Karbon Indonesia sebagai melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sebagai dukungan program percepatan dekarbonisasi dan pembangunan ekosistem green khususnya dilingkungan BUMN, BKI telah mengadakan serangkaian kegiatan FGD dan webinar dengan mengundang berbagai kementerian terkait khususnya KLHK sebagai kementerian pembina serta stakeholder terkait lainnya. Tema yang diangkat pada kegiatan webinar januari lalu adalah “Menelaah tahapan dekarbonisasi BUMN guna mencapai NDC Indonesia pada Januari lalu serta melakukan Focus Group Discussion dengan tema “Telaah Ekosistem Perdagangan Karbon di Indonesia” pada Februari lalu dan “Carbon Credit Pilot Project” pada Maret lalu.

Baca juga: Diteken, Investasi Dekarbonisasi di Industri Migas Senilai 2 Miliar Dolar AS

“Setelah melakukan FGD tersebut, tahap selanjutnya BKI telah melaksanakan workshop terkait inisiatif dan pilotting voluntary carbon market antar BUMN. Selain itu berbagai pendekatan antar berbagai kementerian serta lembaga terkait khususnya KLHK dan kementerian sektor sedang intensif dilakukan guna harmonisasi kebijkan beserta implementasinya,” tuturnya.

Dengan berbagai kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan, Rudiyanto berharap bisa mengoptimalkan berbagai upaya dekarbonisasi khususnya di lingkungan BUMN dan masyarakat mengetahui secara jelas bahwa berbagai kebijakan dan upaya yang diterapkan dapat tepat sasaran yang yaitu menggerakkan ekonomi hijau dan akhirnya mensukseskan target net zero carbon.