Tribun Bisnis

Jawa Timur Khawatir Pendapatannya Menurun karena Kebijakan Zero ODOL Mulai 2023

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Pusat menunda pemberlakukan Zero ODOL pada awal 2023.

Penulis: Ekarista Rahmawati P.
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Jawa Timur Khawatir Pendapatannya Menurun karena Kebijakan Zero ODOL Mulai 2023
dok. Jasa Marga
Operasi penertiban truk medium duty pelanggar aturan ODOL oleh Jasa Marga Bersama Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dan Korlantas POLRI di jalan tol. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penerapan kebijakan bebas kendaraan overdimensi dan overload atau Zero ODOL di jalan raya pada awal 2023 mendatang dikhawatirkan akan membuat Provinsi Jawa Timur kehilangan sebagian pendapatan dari industri terkait logistik.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual di awal November lalu  mengusulkan agar pemerintah pusat memberikan toleransi waktu.

Dia meminta Pemerintah Pusat menunda pemberlakukan Zero ODOL pada awal 2023.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono kebijakan Zero ODOL akan merugikan Jawa Timur karena multiplier effect-nya sangat luas.

“Termasuk salah satu yang merasakan akibatnya adalah daerah Jatim,” ujarnya di acara diskusi online yang diselenggarakan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN), Sabtu (16/10) lalu.

 Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama mengatakan penolakan-penolakan yang terjadi terhadap kebijakan Zero ODOL disebabkan belum adanya titik temu antara para stakeholder.

Misalnya terkait kebutuhan kapasitas angkutan, daya dukung jalan, termasuk batasan teknis kendaraan dari sisi industrinya. "Belum ada titik temu antara pemerintah dan para pelaku logistik,” ujarnya.

Baca juga: Pengemudi Truk Minta Program Zero ODOL Ditunda Hingga 2025, Kemenhub: Belum Ada Rencana

Menurut Suryadi, memodifikasi angkutan dengan kapasitas besar agar menjadi lebih efektif itu menjadi tantangan saat ini.

“Ketika itu kita lakukan tapi ternyata daya dukung jalan kita tidak memenuhi, itu kan akan menjadi masalah," kata dia.

Penanggung Jawab APPNVallery Gabriell Mahodim mengatakan, Provinsi Jawa Timur akan kehilangan banyak pendapatan daerah karena kebijakan Zero ODOL mengingat perusahaan-perusahaan besar seperti Indolakto, Mayora, Unilever, dan lain-lain tidak bisa mengirimkan barang-barang mereka ke daerah lain.

Baca juga: Asosiasi Pengusaha Sawit dan Semen Minta Zero ODOL Diundur Lagi Hingga 2025

Banyak truk-truk logistik yang tidak beroperasi karena kebijakan Zero ODOL.

“Jika kami tidak bisa beroperasi semua perusahaan yang ada di Jawa Timur tidak bisa mengirimkan barang-barang mereka. Tidak usah lama-lama, tiga hari saja, saya pastikan harga-harga akan naik semua dan inflasi akan menjadi sangat tinggi,” ucapnya.

“Pemasukan yang diperoleh Jatim itu sangat besar dari perusahaan logistik. Untuk perusahaan susu saja seperti Indolakto dibutuhkan puluhan truk sehari hanya untuk membawa barang-barang mereka ke daerah Curug, Bogor. Itu perhitungan saya, belum lagi Mayora,” tukasnya.

“Apalagi kalau terjadi panen buah, itu juga membutuhkan banyak truk untuk membawanya ke luar Jatim. Jadi, kalau pemerintah mencoba mematikan truk-truk kita dengan kebijakan Zero ODOL-nya, saya pastikan pemasukan di Jatim ini akan anjlok,” katanya.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas