Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyampaikan, pihaknya tengah menyusun rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). 

Beleid ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

"Kalau sudah ada datanya tinggal dibahas saja antara unit lembaga Kementerian dan DPR," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif dikutip Selasa (29/11/2022).

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menambahkan, roadmap pelaksanaan pensiun dini bagi PLTU masih dalam persiapan.

Namun, dia mengaku, saat ini pihaknya telah mengantongi sebanyak 30 PLTU yang berpotensi bakal menerapkan pensiun dini.

"Kita sudah punya 30an (PLTU) yang kita sudah asses, sudah kita review. Tapi yang mana yang qoute and qoute yang bisa dilakukan, kan harus ada yang tertarik untuk membiayai," ujar Dadan.

Dadan mengatakan, untuk menerapkan pensiun dini bagi PLTU, sedianya membutuhkan peran instansi salah satunya melalui skema pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Baca juga: Penghentian Operasi PLTU Cirebon-1 Belum Akan Terjadi, Masih Proses Perencanaan Pendanaan

"Ini harus ada instansi, seseorang atau pihak yang bisa memberikan kompensasi untuk sisi pembiayaan itu," tegasnya.Mengutip Kontan.co.id, skema pendanaan transisi energi melalui JETP memiliki target investasi US$ 20 miliar. Sebagian dana difokuskan untuk program pensiun dini PLTU.

Baca juga: Pensiunkan PLTU Batu Bara, Indonesia Butuh Dana 4,6 Miliar Dolar AS

Skema pendanaan JETP terdiri atas US$ 10 miliar yang berasal dari pendanaan publik berupa pinjaman lunak dan hibah. Sisanya US$ 10 miliar berasal dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).