Soal Program Rice Cooker Gratis, Kementerian ESDM Sebut Tinggal Tunggu Dana dari Menteri Keuangan
Tujuan utama program ini, menurut Dadan, untuk mendukung pemanfaatan energi bersih serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan wacana pembagian paket bantuan penanak nasi listrik alias rice cooker per keluarga penerima manfaat (KPM), saat ini masih dalam tahap perencanaan.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana juga mengatakan, Kementerian Keuangan belum memberikan anggaran untuk melaksanakan program tersebut.
Tujuan utama program ini, menurut Dadan, untuk mendukung pemanfaatan energi bersih serta meningkatkan konsumsi listrik per kapita, dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.
Baca juga: Masyarakat Akan Dibagikan Rice Cooker, Pengamat Minta Pemerintah Jangan Jalankan Program Tak Efektif
"(Program bantuan rice cooker) masih di dalam usulan dan sudah dibahas di komisi VII DPR-RI," ucap Dadan saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (29/11/2022).
"Tapi sampai sekarang anggarannya belum disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan program peningkatan elektrifikasi di masyarakat," sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga menegaskan bahwa program 'bagi-bagi' rice cooker ini berbeda dengan program konversi gratis kompor listrik yang sebelumnya sempat diwacanakan Pemerintah.
"Ini bukan program saingan dari kompor induksi, karena nanti pasarnya berbeda. siapa penerimanya juga berbeda," pungkasnya.
Seperti dilansir Kontan, rencananya, Kementerian ESDM bakal menyalurkan penanak nasi listrik sebanyak 680.000 unit lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM tahun depan.
Baca juga: Kementerian ESDM Angkat Bicara Soal Rencana Bagikan 680 Rice Cooker: Duitnya Belum Ada
Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program itu dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun depan.
Adapun, pengurangan volume LPG 3 kg diperkirakan dapat mencapai 19.600 ton dan penghematan devisa sebesar US$26,88 juta. Lewat program itu, konsumsi listrik domestik juga diharapkan dapat menyentuh angka 42,84 gigawatt hour (GWh) atau setara dengan pembangkit 54,74 megawatt (MW).
