TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) akan diberlakukan pemerintah pada bulan depan atau Januari 2023.

Namun, kebijakan bebas kendaraan ODOL disebut pengusaha akan menimbulkan kekacauan dan akhirnya berdampak kepada kondisi makro ekonomi di dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, kebijakan tersebut sudah direspon negatif oleh seluruh produsen di dalam negeri, karena berdampak pada penurunan kapasitas yang menyebabkan ongkos pengiriman akan naik dan harga-harga barang ikut terkerek.

Baca juga: Jawa Timur Khawatir Pendapatannya Menurun karena Kebijakan Zero ODOL Mulai 2023

"ODOL besok nih Januari (dilarang). Itu chaos tuh, sopirnya pasti ngamuk, pemilik barang pasti ngamuk, rakyatnya ngamuk karena harga barang jadi naik dan ketersediaannya kurang," ujar Hariyadi dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023: Mengelola Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik yang dikutip dari Kontan, Selasa (5/12/2022).

Ia mencontohkan dari pengusaha keramik. Berdasarkan ilustrasi yang diterimanya dari Asosiasi Keramik, jika kapasitas angkutan logistik diturunkan seiring pelarangan ODOL, maka ongkos kirimnya akan menjadi Rp 5 ribu per meter persegi keramik. Itu hanya untuk pengiriman rata-rata di pulau Jawa saja.

Sementara jika dibandingkan dengan keramik impor dari China yang langsung ke titik ke pelabuhan besar, diberbagi kota di Pulau Jawa, maka ongkos pengiriman hanya Rp 1.800 per meter persegi.

Oleh karena itu, kebijakan ini akan memicu terjadinya inflasi. Terlebih lagi, pemerintah tidak memberikan fase transisi dari penerapan kebijakan ini

"Pokoknya kita tidak boleh ODOL, tapi gak diberikan jalan bagaimana menuju zero ODOL. Apakah diberikan insentif, aja itu gak ada. Jadi langsung pokoknya gak boleh," katanya. 

Bikin Biaya Perawatan Jalan Bengkak

Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady menyatakan, membiarkan truk ODOL akan merusak infrastruktur jalan dan membuat biaya perawatan jalan menjadi meningkat.

"Kalau itu dibiarkan terus berjalan, pengeluaran pemerintah untuk membangun atau melakukan perbaikan jalan. Reservasi jalan itu jauh lebih besar kerugian dibanding dengan hasil yang diperoleh dari angkutan itu," ujarnya melalui laman YouTube DPR RI, Senin (12/9/2022).

Dia mengatakan, DPR bersama pemerintah berupaya mewujudkan zero ODOL pada tahun depan dengan berbagai upaya.

"Pemerintah dan kami juga mendorong seperti itu, bahwa insha Allah 2023 itu harus zero ODOL. Karena itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu bukan hanya kepada pengusahanya, tapi juga ke karoseri, pembuat-pembuat karoseri ini harus dibenahi," kata Hamka.

Baca juga: Kebijakan Zero ODOL Dinilai Belum Mempertimbangkan Pilar Ekonomi

Dia menambahkan, yang terjadi di lapangan banya ditemukan dimensi kendaraan tidak seimbang dengan bodi karoseri dan hal itu juga yang menyebabkan truk ODOL yang merusak jalan.

Jadi, bukan hanya pengusaha angkutan saja yang harus dibenahi, tapi pengusaha-pengusaha di bidang karoseri bak truk yang juga harus didisiplinkan.

Dia menegaskan, selama truk ODOL masih bebas berkeliaran di jalanan, truk yang membawa muatan over dimensi dan overload akan tetap terjadi.

Karena itu, perlu disinkonronkan antara perusahaan produsen truk, pengusaha angkutan dan industri karoserinya.

"Harus disinkronkan dengan baik agar bak truk sesuai dengan ukuran yang direkomendasikan pada spesifikasi truk tersebut," ujarnya.

Tak Rumuskan Secara Komprehensif

Pakar Transportasi dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno mengatakan, hal itu terjadi karena pemerintah belum merumuskan kebijakan ini secara secara komprehensif melainkan hanya sepihak.

“Hal itu terlihat bahwa saat ini penanganan ODOL masih dilakukan secara individual. Ibarat sholat berjamaah, itu kan ada imamnya, ada kiblatnya," ujar Suripno di acara jumpa pers Analis Dampak Penerapan Kebijakan Zero ODOL Pada Tahun 2023 Terhadap Distribusi Sembilan Kebutuhan Pokok/Sembako yang diselenggarakan Institut Transportasi & Logistik Trisakti belum lama ini.

"ODOL ini sekarang kiblatnya kemana nggak jelas, karena masing-masing punya kiblat dan imamnya juga nggak jelas Padahal ini yang penting dilakukan dalam manajemen ODOL,” kata dia.

Menurut mantan Direktur Keselamatan Transportasi Darat di Kementerian Perhubungan ini, dalam merumuskan kebijakan Zero ODOL ini, harus ada terlebih dulu manajemen ODOL yang mengadopsi manajemen keselamatan.

“Inilah nanti yang akan di-convert menjadi menajemen pencegahan dan penindakan ODOL,” ujarnya.

Dia meminta agar dilakukan lagi penajaman-penajaman sebelum kebijakan Zero ODOL ini diterapkan.

Baca juga: Operator Truk Odol Batal Gelar Aksi Mogok, Polisi: Aspirasi Mereka Sudah Kami Dengar

“Jadi, perlu dilakukan kembali pembahasan-pembahasan dengan semua stakeholder terkait untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan kesepakatan bersama,” tukasnya.

Menurut Suripno, ada 3 perumusan yang diusulkan Institut Transportasi & Logistik Trisakti yang harus dibahas lagi terkait kebijakan Zero ODOL ini.

Pertama, mengenai pengertian manajemen keselamatan yang kemudian diadopsi dalam seluruh usaha dan pemangku kepentingan untuk meminimalkan pelanggaran ODOL.

“Kalau menjadikan Zero ODOL nggak mungkin, tapi hanya meminimalkan. Dalam meminimalkan pelanggarannya itu, juga harus sekaligus dibahas terkait dampaknya terhadap perekonomian dan biaya sosial akibat ODOL,” tuturnya.

Kedua, Trisakti juga akan menyarankan pembahasan mengenai dampak sosialnya dan ini yang paling penting.

Untuk hal ini, Trisakti ingin mengajukan pada pemerintah bagaimana agar manajemen ODOL ini bisa ditangani secara berjamaah. “Kalau saat ini kan penanganan ODOL masih dilakukan secara individual,” ucapnya.

Yang ketiga, kata Suripno, Trisakti juga akan mengusulkan badan koordinasi untuk pembinaan LLAJ termasuk ODOL.

“Yang penting bagaimana menangani ODOL secara komprehensif dengan mengadopsi badan manajemen keselamatan,” tukasnya.

Jadi, lanjutnya, harus ada penataan ulang terkait kebiajakan Zero ODOL ini yang dimulai dari hulunya.

Menurutnya, hingga kini Kementerian Perhubungan belum melakukan hal itu. Dia mencontohkan akses para sopir truk menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang sangat sulit.

Hal itu sangat merugikan para sopir truk, baik dalam hal waktu dan biaya operasionalnya. “Karena itu, penanganannya harus dimulai dari hulu sampai pada operasionalnya,” katanya.

Trisakti mengusulkan adanya naskah akademik mengenai pengaturan sistem transportasi. “Jadi, bukan hanya menangani ODOL itu dari apa yang muncul di permukaan saja, tapi sejak hulunya,” ujarnya.

Hasil penelitian Institut Transportasi dan Logistik Trisakti terhadap pelaku logistik sepanjang bulan Mei – Juli 2022 menyimpulkan bahwa mereka keberatan jika kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) diterapkan pada tahun 2023 mendatang.

Mereka beralasan Zero ODOL ini akan membuat biaya angkutan barang akan semakin mahal karena volume barang yang boleh dimuat per satu satuan trip perjalanan menjadi berkurang, sehingga keuntungan yang akan diterima akan semakin menipis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif terhadap 300 responden, untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan Zero ODOL pada tahun 2023 terhadap distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok/ sembako.

Hasil survei terhadap 100 orang pemilik armada di PD. Pasar Jaya Kramat Jati dan Pasar Induk Modern Cikampek menunjukkan sebanyak 33 persen menyatakan tidak setuju Zero ODOL, 31 persen memberatkan, 28 persen meminta ditunda, dan hanya 8 persen yang setuju.

Baca juga: Politisi Gerindra Minta Penertiban Truk ODOL Tidak Menimbulkan Masalah Baru di Masyarakat

Hasil survei terhadap 100 pemilik barang di kedua pasar induk ini menunjukkan sebanyak 32% menyatakan Zero ODOL memberatkan, 40% tidak setuju Zero ODOL, 16% meminta ditunda, dan 12% setuju.

Beberapa alasan keberatan para pemilik barang terkait dengan penerapan kebijakan Zero ODOL antara lain biaya angkutan barang akan semakin mahal sehingga keuntungan yang akan diterima pemilik barang akan semakin menipis.

Sedang bagi para pedagang, kebijakan Zero ODOL ini dipastikan akan membuat harga barang kirimannya jauh lebih mahal.