Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional sampai akhir tahun 2022 berada pada angka 5,2 persen secara tahunan (year on year).

Sedangkan pada tahun 2023, pemerintah memperkirakan perekonomian nasional tumbuh di angka 5,3 persen.

"Di tahun 2023 forecast-nya di angka 5,3 persen sesuai APBN. Berbagai lembaga dunia baik itu OECD, IMF, World Bank, ADB, itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,7 sampai 5,1 persen di tahun depan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Airlangga juga menjelaskan inflasi diperkirakan terkendali hingga akhir tahun.

Setelah sebelumnya berada pada angka 5,9 persen, 5,72 persen, dan 5,42 persen, Airlangga memperkirakan sampai akhir tahun angka inflasi berada pada kisaran 5,34-5,5 persen.

Baca juga: IMF Sebut Perlambatan China akan Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Negara Asia

Sementara itu, terkait penanganan pandemi, Airlangga menjelaskan bahwa vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 86,8 persen, dosis kedua 74,3 persen, dosis ketiga 28,62 persen, dan dosis keempat sekitar 4 persen. Selain itu, seluruh kabupaten/kota berada pada level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1.

"Mengingat situasi yang ada, Kementerian Kesehatan akan melakukan sero survei lagi dan tentunya dengan sero survei pemerintah akan mengambil langkah-langkah lanjutan," ungkap Airlangga.

Terkait ketahanan energi, Airlangga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar tahun depan dibuatkan mekanisme perencanaan implementasi B35 atau biodiesel 35 persen.

Dengan implementasi B35 tersebut diharapkan akan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Baca juga: Presiden Bilang, Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara Tertinggi di Dunia, Ini Penyebabnya

Dari segi pangan, Presiden Jokowi meminta agar cadangan pangan nasional diperhatikan dan ditingkatkan untuk berbagai komoditas, baik itu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, ayam ras, telur, gula konsumsi, minyak goreng, dan juga cabai rawit. Pemerintah juga akan menyiapkan mekanisme pembiayaan bagi Bulog maupun RSI atau ID Food melalui Kementerian Keuangan.

"Pemerintah sudah mempersiapkan melalui Menteri Keuangan di mana nilai pinjaman baik itu untuk Bulog maupun ID Food itu dengan ratetertentu yang lebih rendah daripada rate pasar. Ini mekanismenya juga sedang disiapkan oleh pemerintah," jelasnya.

Selanjutnya, terkait investasi, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar mempercepat izin-izin investasi. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini telah memiliki potensi investasi yang besar hingga mendekati 30 miliar dolar AS.

Baca juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun Ini Jadi 3,1 Persen

"Bapak Presiden menginginkan agar perizinan terkait perizinan industri, perizinan konstruksi, perizinan amdal, itu diberikan dalam waktu yang relatif singkat," katanya.

Terkait pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik hingga industri otomotif berbasis listrik, Airlangga menyebut bahwa pemerintah akan menyiapkan insentif untuk memastikan investasinya masuk. Pemerintah meyakini bahwa ekosistem tersebut nantinya akan menjadi andalan ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas baik itu bauksit, alumunium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, kobalt, mangan, dan komoditas lainnya," pungkasnya.