Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk menjamin dan menduking pengelolaan sumber daya air nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan, Dewan Sumber Daya Air Nasional menyelenggarakan penerimaan Anggota Dewan SDA Nasional unsur nonpemerintah periode 2023-2028.

Penjaringan anggota Dewan SDA Nasional unsur Nonpemerintah dilakukan karena dibutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik antar kementrian/lembaga maupun unsur Nonpemerintah.

Pelaksanaan pendaftarannya sendiri akan dibuka tahun 2023 secara langsung di Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional atau secara daring melalui situs website dsdan.

Baca juga: Apresiasi Komunitas Peduli Lingkungan, Ditjen SDA Kementerian PUPR Luncurkan Program Penguatan KPS

Sebelumnya Dewan SDA Nasional telah menggelar sidang pleno yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Sidang Pleno membahas dan menyepakati 4 (empat) rekomendasi isu strategis dan rencana kerja tahun 2023.

Empat rumusan rekomendasi isu strategis tersebut yaitu Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air, Rasionalisasi Pemanfaatan Air untuk Pertanian Tanaman Pangan Beririgasi, Tinjauan Peran Lubang Biopori dan Sumur Resapan untuk Mitigasi Genangan, serta Pengelolaan Terpadu Air Permukaan dan Air Tanah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang jadi Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang diwakili oleh Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko, berharap agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional.

”Kami mengharapkan agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati dan ditetapkan dalam sidang pleno hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional,” kata Dirjen Jarot.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan SDA Nasional juga hadir, dan menghimbau agar partisipasi aktif baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah dapat ditingkatkan ke depannya agar dapat menghasilkan rumusan kebijakan SDA yang lebih implementif dan berdampak luas.

Mengingat Indonesia perlu bersiap untuk dapat menghadapi segala permasalahan global, seperti perubahan iklim dan krisis pangan.

“Pengelolaan SDA harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yang ditetapkan,” kata Menko Luhut.

Menteri Luhut juga berharap Dewan SDA Nasional dapat menjadi motor penggerak dan menghasilkan pemikiran startegis untuk memerkuat posisi indonesia di bindang manajemen sumber daya air.

Turut hadir Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, para Kepala Lembaga, serta para anggota Dewan SDA Nasional.