Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kaleidoskop 2022: Saat Jokowi Pasang Badan, Uni Eropa pun Semakin Merana

Kebijakan pelarangan ekspor bahan tambang yaitu bijih nikel membuat negara-negara pengimpor terutama dari Uni Eropa meradang.

Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Kaleidoskop 2022: Saat Jokowi Pasang Badan, Uni Eropa pun Semakin Merana
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo meresmikan smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang terletak di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Acara peresmian digelar di pabrik PT GNI di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (27/12/2021). Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyempatkan berkeliling melihat proses pengolahan bijih nikel (nickel ore) di pabrik tersebut, termasuk area nickel ore stockpile yaitu tempat penumpukan bahan mentah bijih nikel. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev 

TRIBUNNEWS.COM – Kebijakan pelarangan ekspor bahan tambang yaitu bijih nikel membuat negara-negara pengimpor terutama dari Uni Eropa meradang.

Uni Eropa pun membawa kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut ke sidang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena merasa bisnis mereka makin terancam.

Uni Eropa bereaksi keras terhadap kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 karena terancam bisnis industri berbasis olahan nikelnya berpotensi terganggu.




Nikel merupakan bahan baku yang sangat dibutuhkan karena kegunaan untuk pembuatan bahan kimia khusus, seperti katalis untuk hidrogenasi (untuk ini digunakan nikel Raney), katoda untuk baterai, pigmen, dan perawatan permukaan logam.

Baca juga: Indonesia Siap Banding Soal Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko: Harus Diperjuangkan

Nikel juga dibutuhkan untuk chip semikonduktor yang saat ini dunia sedang langka.

Negara-negara tersebut akan semakin dirugikan, apabila Indonesia berhasil mengembangkan industri hilir olahan nikel dalam negeri.

Namun keinginan Indonesia untuk mampu melakukan hilirisasi tersebut mendapat halangan, ketika WTO memenangkan tuntutan Uni Eropa beberapa bulan lalu.

BERITA TERKAIT

Meski kalah dalam sidang gugatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Pemerintah RI tak gentar untuk melanjutkan program hilirisasi nikel.

Proyek ini dilakukan agar Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah yang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan mengekspor bahan mentah.

Jokowi ngotot untuk meneruskan tekad tersebut dan terus melanjutkan pembangunan smelter-smelter di sejumlah daerah.

Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.

“Enggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak.

Baca juga: PP Presisi Kembali Kantongi Kontrak Baru Jasa Pertambangan Nikel Senilai Rp1,8 Triliun

Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh,” ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Rabu (30/11/2022).

Jokowi mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas