Kaleidoskop 2022: Saat Jokowi Pasang Badan, Uni Eropa pun Semakin Merana
Kebijakan pelarangan ekspor bahan tambang yaitu bijih nikel membuat negara-negara pengimpor terutama dari Uni Eropa meradang.
Editor: Hendra Gunawan
"Di sisi lain, secara ekonomis, industri yang dekat dengan bahan baku akan lebih menguntungkan,” pungkasnya.
Usulkan Pembentukan Organisasi Pengekspor Nikel
Sebelumnya, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengusulkan pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).
Usulan ini muncul bukan tanpa alasan, Indonesia sebagai salah satu negara produsen nikel terbesar diyakini bakal memperoleh keuntungan lebih dari pembentukan organisasi ini. Terlebih, Indonesia saat ini tengah berfokus mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.
Senada, Pengamat Hukum Energi dan Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai pembentukan organisasi ini sangat dimungkinkan. Indonesia bakal memperoleh sejumlah keuntungan dari pembentukan organisasi ini.
"Ini penting karena memang selama ini kebijakan terhadap produksi nikel tidak selaras," kata Redi.
Pembentukan organisasi internasional ini bakal memastikan adanya kendali atas harga nikel dunia oleh para negara anggota. Meski demikian, pembentukan organisasi internasional bukan tanpa halangan.
Baca juga: Jokowi Ngotot Hilirisasi Bijih Nikel Dilanjutkan, Nilai Tambahnya 15 Kali Lipat
Redi meyakini bakal ada penolakan dari para negara yang selama ini telah memperoleh keuntungan dari kebijakan yang berlaku saat ini. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari negara-negara produsen lainnya agar rencana pembentukan organisasi internasional ini bisa terwujud.
"Ini membuat kebijakan transisi energi khususnya peran nikel dalam baterai kendaraan listrik bisa terarah karena ini menjadi kepentingan global," tegas Redi.
Upaya Uni Eropa untuk membujuk Indonesia agar kembali membuka keran ekspor bijih nikel terus dilakukan di berbagai pertemuan.
Salah satunya adalah di di KTT Peringatan 45 tahun Kemitraan ASEAN dan Uni Eropa di Belgia pertengahan Desember.
Namun Presiden Jokowi yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua ASEAN tetap ‘keukeuh’, bahkan Jokowi ingin dapat membangun kemitraan yang setara, saling menghormati dan saling menguntungkan.
Selama ini Indonesia sebagai negara asal hanya bisa mengekspor bijih nikel yang harganya masih sangat murah dibandingkan harga setelah diolah menjadi bahan setengah jadi.
Retno menyebut bahwa Presiden RI juga menekankan agar tidak boleh ada pemaksaan kehendak dan tidak ada pihak yang mendikte.
"Presiden juga menegaskan bahwa mindset 'my standard is better than yours' harus diganti," kata Retno pada konferensi pers virtual, Kamis (15/12/2022).
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat menyinggung adanya negara-negara yang tidak ingin negara berkembang menjadi negara maju.
Di KTT ASEAN - Uni Eropa, Presiden RI menyampaikan harapan kepada Uni Eropa dapat terus mendukung hak negara berkembang untuk tumbuh dan maju.
Retno mengatakan bahwa di KTT, Presiden Jokowi menyampaikan keprihatinan atas proposal regulasi deforestasi Uni Eropa yang menghambat perdagangan.
Presiden juga menjelaskan bahwa Indonesia akan terus membangun hilirisasi industri untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif.
"Kemitraan ASEAN-EU harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif. Dan perdagangan dan investasi harus dipermudah," ujar Retno.
Usai melarang ekspor bijih nikel, Juni 2023 mendatang Indonesia pun akan menghentikan ekspor bijih bauksit yang akan semakin membuat negara-negara Uni Eropa semakin menderita. (Hendra Gunawan/dari berbagai sumber)
